KOMISI E DPRD Jateng dipimpin Ketua Messy Widiastuti melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Barat, Kamis (6/3).
Kunjungan ini untuk membahas program penanggulangan kemiskinan. Rombongan diterima Plt Sekretaris Dinsos Jabar Ahmad Ade Hadeansyah dan Kabid Penanganan Fakir Miskin Ida Ningrum.
Ida Ningrum menyampaikan, per Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mencapai 3,85 juta jiwa (7,46%), turun 39,93 ribu orang dibanding Maret 2023.
“Sebagian besar warga miskin tersebar di selatan Jawa Barat akibat kondisi geografis yang sulit diakses,’ kata Ida Ningrum.
“Jika mereka tidak masuk dalam Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), maka tidak bisa mendapat bantuan dari Kemensos maupun pemerintah daerah,” jelasnya.
Menanggapi pemaparan tersebut, anggota Komisi E, Jafar Shodiq menyoroti keakuratan data kemiskinan, terutama terkait verifikasi dan validasi (verval).
“Bagaimana Dinsos memastikan data tetap akurat dan tidak ada warga yang masih tercatat miskin padahal sudah sejahtera,” tanyanya.
Ida Ningrum menjelaskan bahwa Dinsos Jabar memiliki mekanisme khusus untuk memastikan keakurasian data.
“Kami memberikan reward sebesar Rp4 juta kepada petugas yang berhasil menggraduasi warga miskin,’ jelasnya
“ Artinya, jika seorang petugas dapat memastikan bahwa seorang warga benar-benar telah keluar dari kategori miskin, mereka akan mendapatkan insentif ini,” lanjut Ida.
Dinsos Jabar juga membentuk satuan tugas khusus untuk memantau warga miskin di Kota Bandung. Satgas ini bertugas memastikan bahwa data dimiliki benar-benar mencerminkan kondisi terkini di lapangan.
Komisi E DPRD Jateng dalami masalah kemiskinan
Anggota Komisi E, Abdul Hamid, menanyakan dua hal penting terkait program bantuan sosial.
“Apakah Dinsos Jabar menggunakan skema Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menentukan siapa yang berhak mendapat bantuan? Lalu, apakah Dinsos juga terkena efisiensi anggaran?” tanyanya.
Menanggapi hal itu, Ida menjelaskan bahwa Dinsos Jabar memadupadankan DTKS dengan data sektoral.
“Jika Dinas Perhubungan memiliki verval data ojek/ojol atau Dinas Pendidikan memiliki verval data murid sekolah, kami sinkronkan dengan DTKS agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Terkait efisiensi anggaran, Ida mengakui bahwa Dinsos Jabar terdampak pemotongan Rp12 miliar.
Anggaran ini dialihkan ke pembangunan jalan senilai Rp 6 triliun. Ada beberapa program harus disesuaikan agar tetap berjalan.
Ketua Komisi E, Messy Widiastuti berharap strategi yang diterapkan Dinsos Jabar bisa menjadi referensi bagi Jawa Tengah.
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam upaya penanggulangan kemiskinan di kedua provinsi.(Htm/S-01).
