PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah layak berbangga. Pasalnya mereka bersama 35 pemerintah kabupaten/kota di Jateng meraih opini kualitas tinggi pelayanan publik pada 2023 dari Ombudsman RI. Hal itu diungkapkan Sekda Jawa Tengah, Sumarno.
“Penilaian dari Ombudsman di tahun 2022 adalah 97,14 persen dan sudah masuk zona hijau. Bahkan, untuk 2023 sudah hijau semua,” kata Sumarno saat membuka workshop Penilaian Kepatuhan 2024 di Hotel Grand Candi, Kota Semarang Rabu,( 22/5).
Dijelaskan Sumarno, pada 2023, semua pemerintah kabupaten/kota di Jateng mencapai kepatuhan 100% dan masuk zona hijau.
Menurut dia, aktivitas pegawai dalam memberikan pelayanan publik baik langsung maupun tidak langsung harus dilakukan secara cepat, mudah, dan berkualitas.
Oleh karenanya, mereka harus memiliki kapasitas yang baik. Sebab, setiap sikap yang dilakukan akan perpengaruh terhadap penilaian masyarakat.
Sementara itu, anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengatakan, Provinsi Jateng selalu langganan hijau dalam pelayanan publik, baik di provinsi maupun kabupaten/kota.
“Oleh karena itu, Jateng harus tidak lagi puas dengan hasil hijau yang diberikan oleh Ombusdman, tetapi harus menuju level selanjutnya. Yaitu level yang terkait dampak bagi pencapaian kinerja makro pembangunan,” katanya.
Menurut dia, semua pencapaian kinerja makro pembangunan musti menjadi fokus utama Pemprov Jateng. Salah satunya adalah penurunan angka kemiskinan ekstrem. Caranya melalui berbagai perbaikan di sejumlah titik strategis pelayanan publik di bidang kesehatan pendidikan, sosial, lapangan pekerjaan, dan sebagainya. (HTM/N-01)
