GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperpanjang masa siaga darurat bencana hidrometeorologi dari 3 Januari hingga 3 Februari 2025.
Melalui SK nomor 504/KEP/2024 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem).
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Noviar Rahmad menjelaskan perpanjangan masa siaga darurat bencana hidrometeorologi dilandasi dengan peringatan dini dari BMKG.
Laporan BMKG menunjukkan bahwa potensi bencana, seperti longsor, banjir, dan cuaca ekstrem di provinsi ini masih tinggi.
“Kondisi curah hujan cukup tinggi itu masih akan berlangsung sampai bulan Mei,” kata Noviar Rahmad, Selasa (7/1).
“Jadi, di Januari ini kita masih melakukan siaga darurat, karena ada potensi bencana longsor, kemudian cuaca ekstrem, dan banjir,” lanjutnya.
Menurut dia, BMKG juga memberikan informasikan adanya bibit siklon tropis 98S yang dapat memicu tinggi gelombang laut.
Serta peningkatan kecepatan angin di kawasan Samudra Hindia selatan Jawa Timur-Bali dan sekitarnya.
Di wilayah DIY sejak Oktober 2024, pihaknya mencatat bencana longsor terjadi di 377 titik di lima kabupaten/kota, yakni Kulon Progo, Gunungkidul, Sleman, Bantul, dan sebagian kecil Kota Yogyakarta.
BPBD DIY juga mencatat 262 kejadian cuaca ekstrem dan 27 kejadian banjir selama 2024.
“BPBD DIY telah menyiapkan langkah mitigasi, baik struktural maupun non-struktural, salah satunya mendistribusikan bronjong ke kelurahan-kelurahan rawan longsor,” jelas Noviar.
Ia menambahkan pemasangan bronjong dengan kerja bakti dari masyarakat. “Kita membantu penyediaan angkong, linggis, ada cangkul, kemudian ada sekop, serta permakanan,” ujar dia.
Setelah penetapan perpanjangan status siaga darurat itu, masyarakat DIY diimbau tetap waspada, terutama terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat menyebabkan pohon tumbang.
“Pertama untuk masyarakat tetap waspada, terutama terkait dengan cuaca ekstrem yang akan menimbulkan pohon tumbang,” terang Noviar.
Pohon-pohon berpotensi tumbang harus dipangkas. Dia juga meminta masyarakat di daerah rawan longsor, khususnya di wilayah Kulon Progo, untuk terus memperhatikan informasi terkini dari BMKG. (AGT/S-01)
