PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyebut kemacetan yang terjadi di Puncak Bogor, Minggu (15/9) murni karena over kapasitas.
Saat ini daya tampung lalu lintas dan akses di tempat wisata, tidak bisa menampung banyaknya kendaraan pengunjung yang datang ke wilayah Puncak.
Sekretaris Daerah Pemprov Jabar, Herman Suryatman mengakui bahwa pengaturan lalu lintas yang dilakukan tiap masa liburan, belum berjalan efektif.
Penyebabnya kemacetan dan kendaraan terjebak macet dan saling mengunci. Selain itu, banyak jalan kecil menuju kawasan Puncak Bogor.
Banyak jalan kecil yang menjadi alternatif pengendara sepeda motor. Kondisi itu menambahsulitnya petugas dalam menerapkan sistem buka tutup jalan.
“Sebenarnya, kewenangan dalam transportasi di kawasan puncak menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan Pemprov Jabar turut membantu full support,” ungkapnya.
Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Jabar, Koswara menambahkan selama ini pengaturan lalu lintas di kawasan puncak hanya dapat dilakukan dengan buka tutup.
Untuk mengatasi kemacetan tersebut salah satu caranya tentu harus ditambah aksesibilitas, infrastruktur jalannya.
Bila tidak ditambah, pengaturan yang dilakukan polisi atau Dishub, tidak akan berjalan, karena sudah overload.
“Pengaturan lalu lintas di kawasan puncak, menjadi kewenangan dari polisi, sedangkan transportasinya berada di BPTJ,” kata Koswara.
“Kami sebenarnya tidak sampai ke pengaturan lalu lintas. Secara kewenangan untuk transportasi lebih banyak BPTJ pengaturannya, kami hanya supporting terhadap kebijakan BPTJ,” lanjutnya.
Pembangunan Tol Puncak Bogor dan Angkutan Umum
Menurut Koswara, saat ini pemerintah pusat melalui BPTJ tengah merencanakan pembangunan Tol Puncak ke Bogor-Cianjur-Sukabumi (Bocimi).
Serta menyiapkan angkutan umum dan wisata untuk wisatawan, di kawasan Puncak, Bogor.
“Itu semua pembangunannya dari pusat. Kemudian, dari BPTJ juga menyiapkan angkutan umum dan wisata Bogor -Puncak,” kata Koswara.
Ke depan para wisatawan itu cukup di bawah yaitu Ciawi atau Bogor. Kemudian naik ke puncak menggunakan angkutan umum.
Rencana menerapkan angkutan umum khusus itu sempat mendapat penolakan dari masyarakat sekitar, sehingga belum diuji coba lagi.
“Dua tahun lalu pernah diinisiasi oleh BPTJ untuk diterapkan angkutan umum dari Bogor -Puncak, tapi resistensinya tinggi, jadi ditunda,” ungkapnya.
“Mungkin dengan beberapa kejadian itu bisa dipaksakan dan masyakarat harus bisa menerimanya,” pungkasnya. (Rava/S-01)
