Operasi Modifikasi Cuaca Mampu Turunkan Hotspot

  • Blog
  • July 23, 2024
  • 0 Comments

OPERASI Modifikasi Cuaca yang digiatkan oleh BMKG mampu menurunkan hotspot di area rawan karhutla.

Plt. Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto menjelaskan, area karhutla di Indonesia pada tahun 2023 menurun hingga 29,6% Jika dibandingkan 2019.

Serta, emisi karbon yang berhasil diturunkan akibat kebakaran hutan pada tahun 2023 mencapai 70,7% dibandingkan tahun 2019.

Seto menjelaskan gambut yang terbakar tidak hanya di permukaan saja namun hingga ke dalam.

Sehingga ketika gambut terbakar semakin dalam maka asapnya akan semakin pekat dan menimbulkan emisi karbon yang banyak.

Dampak besarnya  seperti mempercepat laju perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan memperburuk kesehatan manusia.

“Tetapi paling tidak kalau gambutnya dibasahi maka eskalasi kebakaran mampu dikurangi intensitasnya dan emisi karbonnya pun jauh lebih berkurang dibandingkan tahun 2019,” kata Seto dalam keterangan tertulis, Senin (22/7).

BACA JUGA  Sragen Diprediksi Alami Puncak Musim Kering

“Ini tentu sangat berkontribusi positif untuk upaya komitmen pemerintah Indonesia terkait perubahan iklim bahwa kita mengurangi emisi karbon,” lanjut Seto.

OMC di Sumatra dan Kalimantan

Contohnya Provinsi Riau pada 2014-2015 mengalami kenaikan jumlah hotspot pada Februari-Maret dan puncaknya Juli hingga September.

Seiring masifnya OMC pada musim transisi kemarau pada 2019, puncak hotspot di Riau baru terjadi pada September dengan jumlah titik yang melandai.

Pada tahun 2009, luasan lahan yang terbakar di Riau adalah 120,504 hektare, 183,809 hektare pada 2015, 90,550 hektare pada 2019, dan menurun signifikan pada 2023 yaitu 7,267 hektare.

Hotspot di Provinsi Riau berkurang 93,9% dibandinkan 2019. Kalimantan Tengah juga mengalami penurunan hotspot.

BACA JUGA  BMKG Peringatkan Potensi Hujan di Sejumlah Wilayah DIY

Kalimantan Tengah pada 2009 luasan area yang terbakar yaitu 247,942 hektare, 583, 833 hektare pada 2015, menurun menjadi 317,749 hektare pada 2019, dan 165,896 hektare pada 2023.

OMC juga menyasar area pembangunan infrastruktur penunjang IKN di Kalimantan Timur.

“Selama kegiatan OMC berlangsung penyemaian awan dilakukan pada daerah yang berpotensi menyebabkan hujan di area pembangunan infrastruktur penunjang IKN. Penyemaian awan diprioritaskan pada daerah upwind dengan tujuan awan hujan tidak masuk ke daerah target,” jelas Seto.(*/S-01)

BACA JUGA  Hampir Seluruh Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Mudah Terbakar

Siswantini Suryandari

Related Posts

Wabup Sleman Buka TMMD Sengkuyung Tahap I 2026

WAKIL Bupati Sleman Danang Maharsa membuka kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I Tahun 2026 di Lapangan Sumberadi, Mlati, Sleman, Selasa (10/2). Program TMMD dinilai mampu mempercepat akselerasi…

DLH Imbau Warga Tak Konsumsi Ikan dari Sungai Cisadane

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang mengimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi ikan dari Sungai Cisadane menyusul ditemukannya ikan-ikan mati mendadak sejak Senin (9/2) malam. Imbauan tersebut disampaikan Selasa (10/2) setelah…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Kernet PO Bus Pariwisata Gasak Brankas saat Pesta Miras

  • February 11, 2026
Kernet PO Bus Pariwisata Gasak Brankas saat Pesta Miras

Commuter Line Dukung Mobilitas Aglomerasi Jawa Tengah

  • February 11, 2026
Commuter Line Dukung Mobilitas Aglomerasi Jawa Tengah

Polisi Bekuk Komplotan Penipu yang Sasar Anak di Bawah Umur

  • February 11, 2026
Polisi Bekuk Komplotan Penipu yang Sasar Anak di Bawah Umur

UGM Buka Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur Afirmasi untuk Daerah 3T

  • February 11, 2026
UGM Buka Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur Afirmasi untuk Daerah 3T

65 Persen dari 1.566 Wisudawan UNY Tahun ini adalah Perempuan

  • February 11, 2026
65 Persen dari 1.566 Wisudawan UNY Tahun ini adalah Perempuan

Kadin Sidoarjo Tegaskan Posisi sebagai Mitra Strategis

  • February 11, 2026
Kadin Sidoarjo Tegaskan Posisi sebagai Mitra Strategis