KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mendukung rencana pengembangan infrastruktur digital publik terhadap program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang dicanangkan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Digitalisasi ini dinilai penting untuk memperoleh data yang akurat sehingga bantuan sosial (bansos) yang disalurkan kepada masyarakat bisa tepat sasaran.
“Pada dasarnya kita mendukung. Kita tidak bisa lagi menghindar bahwa penyaluran bansos ini harus melibatkan teknologi,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat rapat bersama perwakilan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (17/4).
“Data yang paling kita butuhkan adalah data yang akurat. Nah, data akurat itu tidak ada pilihan lain ya dengan teknologi yang tepat,” sambungnya.
Mensos mengatakan selama ini penyaluran bansos dilakukan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos.
Namun, cara ini tak jarang menghadapi kendala karena adanya perbedaan literasi mengenai keuangan dan teknologi di tengah para penerima manfaat.
“Artinya, penerima manfaat ini kemampuan atau literasinya tentang macam-macam ini berbeda-beda. Literasi keuangannya beda-beda, literasi tentang teknologinya juga beda-beda,” imbuhnya.
Mensos menilai, penggunaan teknologi dalam menyalurkan bansos perlu segera dimulai. Kemensos siap mendukung dan mengikuti wacana digitalisasi yang dirancang oleh DEN.
“Tetapi ini harus dimulai, khususnya di kalangan masyarakat yang melek teknologi,” jelasnya.
Mensos tidak memungkiri bahwa masih banyak penerima bantuan belum melek teknologi.
Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi DEN, Tubagus Nugraha menjelaskan, pendekatan yang akan diterapkan adalah pemerintah digital.
Ia menyebut, secara garis besar, langkah ini akan berdampak pada efisiensi, inklusivitas, dan transparansi pemerintahan. “Jadi, digitalisasi, prospect. Itu yang kira-kira pendekatan utama yang kami rancang,” kata Tubagus.
Tubagus menyebut, pihaknya memutuskan memulai mengadopsi digital public infrastucture (DPI) untuk program Perlinsos.
Ia menyampaikan, dalam DPI itu nantinya berisi tiga tampilan, yakni identitas digital penerima manfaat, pembayaran digital, dan data exchange. (*/S-01)
