PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah melakukan gerak cepat dalam menindaklanjuti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksana Program MBG. Pokja tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jateng Nomor 100.3.3.1/88 Tahun 2025.
Wakil Gubernur Taj Yasin menuturkan, saat ini ada lebih dari 120 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total 89 dapur MBG tersebar di Jawa Tengah.
“Saat ini di Jawa Tengah sudah peringkat kedua, tingkat nasional,” kata Yasin seusai memimpin rapat perdana Pokja Percepatan Pelaksana Program MBG, di ruang kerjanya, Selasa (8/4).
Pokja ini diharapkan mengakselerasi dan mempermudah pelaksanaan program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat tersebut.
“Minggu ini kita sudah membuat alurnya bagaimana, siapa yang bisa dikontak dan kami juga sudah mengakomodir permasalahan-permasalahan,” ucap Yasin yang didapuk sebagai ketua pokja.
3.470 dapur
Adapun saat ini, Pemprov mendata setidaknya dibutuhkan sebanyak 3.470 dapur MBG untuk memenuhi kebutuhan sekitar 8juta penerima manfaat. Jumlah itu untuk siswa 7,9 juta jiwa, ibu hamil sebanyak 439.931 jiwa, ibu menyusui sebanyak 420.638 jiwa; dan anak stunting sebanyak 198.993 jiwa.
“Kepada seluruh lembaga, pondok pesantren, para pengusaha atau sekolah-sekolah yang mau melaksanakan program makan bergizi gratis tolong koordinasi dengan kami di tingkat provinsi,” tandasnya.
Di bawah komando Yasin serta Gubernur Ahmad Luthfi sebagai penasihat, Pokja Percepatan MBG telah memberikan upaya dukungan yakni menilai aset forkopimda dalam peruntukan dapur MBG.
Selain itu melakukan identifikasi potensi distribusi bahan pokok dapur MBG se Jawa Tengah. Di antaranya dapat dilakukan melalui koperasi usaha tani, petani dan peternak, BUMDes penghasil hasil pertanian. (Htm/N-01)
