MENTERI Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan ada sejumlah opsi guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat. Opsi guru tersebut bisa lewat penugasan dari ASN atau guru yang telah bersertifikat pendidikan profesi guru.
“Dua itu yang masih dimatangkan,” kata Gus Ipul di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/3/).
Dia menuturkan perencanaan perekrutan guru dan kurikulum Sekolah Rakyat sudah mencapai tahap final. Satgas dipimpin oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen).
“Kurikulumnya sudah cukup matang yang memimpin adalah Dikdasmen,” ujarnya.
Ia juga memastikan tata kelola Sekolah Rakyat dengan sekolah-sekolah lainnya tidak akan ada kesenjangan. Sebab, pengelolaan Sekolah Rakyat juga bekerja sama dengan kementerian lain.
“Dikti juga, Kementerian Dikdasmen. Jadi ini juga adalah sekolah pemerintah gitu. Yang penyelenggaranya pemerintah, jadi kita keroyokan,” kata Mensos.
Ia mengatakan saat ini terdapat 53 Sekolah Rakyat yang siap beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026. Sebanyak 82 Sekolah Rakyat masih dalam tahap asesmen bangunan hingga tanah.
Ia menyebutkan saat ini ada 200 titik usulan bangunan atau lahan kosong dari Pemda untuk Sekolah Rakyat.
“Jumlah sekarang ada 82 yang akan dimulai proses asesmennya oleh Pekerjaan Umum (PU),” katanya.
Dalam pembangunan Sekolah Rakyat, kata Gus Ipul, pemerintah tak hanya menggunakan APBN tapi akan melibatkan swasta untuk membangun sarana dan prasarana.
“Sarana prasarana nanti yang membangun PU, bukan Kementerian Sosial,” katanya.
Mensos menambahkan saat ini masih menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk kebutuhan Sekolah Rakyat. Perhitungannya akan disesuaikan dengan biaya operasional per orang. “Jadi, per orang itu berapa nanti kami sampaikan,” katanya.
Tiap wilayah akan memiliki perhitungan yang berbeda. Sebab, ada jenjang pendidikan yang berbeda. “Kalau SMA, SMP, SD kan beda-beda ya, belum sama maksudnya, setiap daerah indeksnya berbeda-beda,” pungkasnya. (*/S-01)
