KOMISI A DPRD Jateng mendukung Reformasi Agraria di Kabupaten Sragen. Hal itu diwujudkan dengan kunjungan kerja anggota dewan ke Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sragen, Kamis (13/3).
Pertemuan ini bertujuan untuk membahas permasalahan tanah dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan.
Kepala Kantor ATR BPN Sragen Febri Effendi menyampaikan bahwa Sragen merupakan kabupaten yang paling timur di Jawa Tengah dan memiliki potensi besar untuk investasi.
“Ketersediaan lahan di Sragen masih banyak, sehingga menjadi salah satu tujuan untuk investasi,” ujar Febri Effendi.
Ia juga menyampaikan bahwa ATR BPN Sragen telah melaksanakan dua gagasa. Yaitu penanganan akses reformasi agraria. Dan gugus tugas reformasi agraria, untuk mendukung program pemerintah tentang pengentasan kemiskinan.
“Kita laksanakan di beberapa desa, seperti Desa Bagor Kecamatan Miri, Desa Kedungwaduk Kecamatan Karangmalang, dan Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe,” ujarnya.
Pendampingan di Desa Bagor dilakukan dengan melakukan pendampingan dalam pengolahan potensi ekonomi desa, seperti pertanian jagung dan pertanian ikan lele.
Sementara itu, pendampingan di Desa Kedungwaduk dilakukan dengan mengembangkan potensi konveksi, pengrajin kasur kapuk, dan pembudidaya ikan. Desa Krikilan menjadi desa wisata karena adanya museum purbakala Sangiran.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jateng, Mukafi Fadli, menyampaikan bahwa Komisi A DPRD Jateng setuju dengan upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh ATR BPN dan Disperakimtaru.
“Kita mendorong untuk terus bersinergi dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan,” kata Mukadi Fadli.
Mukafi Fadli juga menyampaikan bahwa soal tanah pasti selalu ada permasalahan, dan ini merupakan suatu yang sangat riskan. “Apalagi ini kita sudah mulai beranjak ke E-Sertifikat, disisi lain kita juga ingin belajar banyak untuk bekal kami di Komisi A,” jelasnya.
Reformasi Agraria di Sragen dan pengentasan kemiskinan
Anggota DPRD Jateng, Soenarno menyampaikan pihaknya mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh ATR BPN dan Disperakimtaru dalam rangka pengentasan kemiskinan.
“Kami mendorong untuk terus bersinergi dalam pelaksanaan program ini karena ini sejalan dengan pemerintah pusat yaitu pengentasan kemiskinan,” kata Soenarno.
Yusticia dari ATR BPN Jateng menyampaikan bahwa aset dan akses adalah dua hal yang penting dalam pemberdayaan masyarakat. “Aset terkait dengan tanahnya, sedangkan akses terkait dengan pemberdayaan,” terangnya.
Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama antara ATR BPN, Disperakimtaru, dan DPRD Jateng dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam pertemuan ini, juga dibahas tentang permasalahan tanah dan pemberdayaan masyarakat di Sragen.
Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mengatasi permasalahan tanah dan pemberdayaan masyarakat di Sragen. Dengan sinergi antara ATR BPN, Disperakimtaru, dan DPRD Jateng, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sragen.(Htm/S-01).
