DI tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu, ketahanan energi menjadi sorotan utama. Sebab dampak dari fluktuasi harga komoditas primer, dan gangguan rantai pasok global itu merambat kemana-mana.
Ketidakpastian itu pula yang memaksa banyak negara untuk meninjau kembali strategi kemandirian energi mereka, sembari tetap berkomitmen pada target dekarbonisasi jangka panjang.
Bagi Indonesia, gejolak ini menjadi alarm penting untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang rentan terhadap tekanan pasar internasional. Di sisi lain, tuntutan transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT) bukan lagi sekadar komitmen lingkungan, melainkan keharusan ekonomi.
Investasi pada teknologi hijau dan infrastruktur energi bersih menjadi kunci agar Indonesia tidak tertinggal dalam persaingan ekonomi global yang semakin mengedepankan standar emisi rendah.
Peta jalan
Namun, transisi ini memerlukan peta jalan yang matang agar tidak mengganggu stabilitas pasokan energi domestik dan daya beli masyarakat. Demikian kesimpulan dari diskusi yang digelar Forum Dialog Nusantara (FDN) bertema ‘Transisi Energi Baru Terbarukan (EBT)’.
Menurut Dewan Penasihat & Co-Founder FDN, Ilham Akbar Habibie upaya mendongkrak produksi migas nasional hingga 1 juta barel memerlukan waktu hingga satu dekade dan perbaikan fiskal kontrak kerja sama yang kompetitif dibanding negara tetangga.
Untuk solusi konversi melalui elektrifikasi massal dan pengadaan infrastruktur stasiun pengisian daya juga membutuhkan komitmen regulasi jangka panjang yang andal.
“Hal yang tidak kalah penting adalah konsistensi agar dapat menarik kemitraan teknologi global investasi asing secara berkelanjutan,” ujarnya.
Pengaruhi APBN
Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Sugeng Suparwoto menyebut bahwa realisasi harga minyak dunia tahun 2026 yang menyentuh US$105 per barel jauh melampaui asumsi makro awal APBN sebesar US$70 dengan kurs dolar menembus Rp17.200,- hingga Rp17.600,-.
“Kesenjangan ini berimplikasi langsung pada pembengkakan belanja subsidi dan kompensasi energi termasuk kompensasi Pertalite dan impor LPG 3 kg sebesar 8 juta metrik ton per tahun yang diproyeksikan melonjak dari Rp409 triliun hingga mendekati angka Rp700 triliun,” tegasnya.
Secara geologis, ia menekankan bahwa cadangan minyak terbukti (proven reserve) Indonesia tersisa 2,4 milar barel (bertahan sekitar 12 tahun), sehingga hilirisasi migas ke depan harus diorientasikan sebagai bahan baku industri petrokimia bernilai tambah tinggi, didukung oleh percepatan Petroleum Fund dan pengesahan regulasi taktis energi baru terbarukan.
Pemanfaatan energi nuklir
Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Dr. Supeni Inten Cahyani menyebut bahwa Pemerintah merevisi PP tentang kebijakan energi nasional yang mengakomodasi dekarbonisasi, target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060, serta integrasi pemanfaatan energi nuklir sebagai pilar energi beban dasar (baseload).
DEN merumuskan lima strategi jangka pendek, meliputi penataan payung hukum EBT, implementasi kebijakan Work From Home (WFH) guna menekan konsumsi BBM transportasi perkotaan secara masif, percepatan de-dieselisasi pembangkit listrik terisolasi, penerapan klasterisasi insentif/disinsentif fosil, serta hilirisasi mineral kritis seperti nikel dan tembaga untuk rantai pasok industri baterai nasional.
Ia menegaskan bahwa seluruh target tersebut hanya dapat tereksekusi secara optimal apabila tercipta penciptaan permintaan pasar (demand creation) yang digerakkan melalui reindustrialisasi manufaktur nasional.
Pergeseran paradigma
Ardian Inkaresa dari EVP Energi Hidro & Aneka EBT PT PLN Persero tidak memungkiri bahwa bauran energi listrik per April 2026 masih didominasi oleh PLTU batubara (65-66%) dan gas (15-16%), sementara porsi EBT berada di angka 15,11% yang didominasi oleh PLTA hidro dan panas bumi.
Namun menjawab arahan Presiden mengenai target 100 GW EBT, PLN melakukan pergeseran paradigma operasional dengan mengintegrasikan sistem Shadow Follower menggunakan kombinasi PLTS skala besar dan baterai penyimpan daya (Battery Energy Storage System/BESS) guna mengatasi sifat intermitensi daya.
PLN pun meluncurkan langkah konkret taktis melalui program bundling pengadaan berskala besar bertajuk “Program Gigawatt”, diawali lelang proyek PLTS Mentari Nusantara 1 sebesar 1 GW, yang dihitung secara kasar mampu menurunkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik senilai Rp7,4 triliun per tahun serta memotong volume impor BBM diesel sebanyak 2,7 juta kiloliter.
Tidak terjebak
Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam penetapan target transisi energi yang bersifat populis namun irasional.
Stagnasi reformasi hukum hulu migas, yang ditandai dengan belum selesainya revisi UU Migas sejak tahun 2008 serta pelibatan perizinan birokrasi di 19 kementerian/lembaga, menjadi disinsentif utama bagi masuknya arus investasi global.
Ia menyimpulkan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8% membutuhkan ketersediaan daya yang memenuhi aspek keterjangkauan dan keandalan.
“Pemaksaan pemensiunan dini PLTU batubara secara prematur yang masih dilindungi harga domestik (DMO 70 USD/ton) diproyeksikan akan mengguncang daya beli masyarakat (mengingat porsi konsumsi mendominasi 55-60% PDB) dan melemahkan daya saing industri akibat potensi lonjakan tarif listrik dasar,” ujarnya. (N-01)
