UNIVERSITAS Padjadjaran (Unpad) segera memberlakukan work from home untuk pegawai dan mahasiswa sesuai surat edaran pemerintah pusat. WFH diharapkan dapat memberikan dampak terhadap penghematan energi di tengah situasi krisis yang terjadi di Timur Tengah.
“Kebijakan pemerintah pusat untuk melaksanakan program WFH termasuk di kampus, diharapkan dapat mengantisipasi kemungkinan terjadi krisis energi atau krisis apapun akibat kondisi geopolitik eksternal,” ungkap Rektor Unpad Prof Arief Kartasasmita.
“Unpad akan mengambil langkah, kita akan mendorong untuk sebagian atau perkuliahan yang tidak berkait dengan praktikum akan dilakukan WFH oleh Unpad seiring edaran tersebut,” lanjutnya pada acara workshop dan benchmarking peningkatan kompetensi analisis kebijakan di perguruan tinggi yang diikuti 51 peserta perguruan tinggi Selasa (7/4).
Menurut Arief, mereka yang akan bekerja WFH selama satu hari yaitu di sektor administrasi. Kemudian, perkuliahan yang tidak membutuhkan skill langsung atau praktikum dan bekerja lapangan dapat melakukan WFH.
Tidak bekerja di kafe
Jadi kepada para tenaga pendidik (tendik) maupun para dosen diimbau untuk bekerja di rumah. Jadi tidak bekerja di kafe. Apabila bekerja di kafe dan di tempat lainnya maka tidak akan menyelesaikan masalah terkait mengurangi kebutuhan energi.
“Kami akan segera mengimplementasikan, prinsipnya adalah WFH ini tidak ingin mengganggu esensi dari pendidikan. Jadi kalau mahasiswa yang memang tidak bisa kita WFH-kan ya tetap akan menjadi biasa. Sedangkan perkuliahan yang dapat dilakukan WFH akan dilakukan untuk melakukan ketahanan energi,” tuturnya.
Dorong Kompetensi Tendik
Terkait dengan acara workshop lanjut Arief, Unpad menilai pentingnya peningkatan kompetensi tendik, sebagai fondasi dalam memperkuat tata kelola pendidikan tinggi yang adaptif dan berdaya saing.
Program yang diinisiasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Direktorat Sumber Daya ini diikuti oleh 51 peserta dari 51 perguruan tinggi di Indonesia, terdiri dari perguruan tinggi negeri dan swasta dari 16 provinsi dan Unpad dipercaya sebagai salah satu perguruan tinggi mitra penyelenggara kegiatan tersebut.
“Di tengah disrupsi teknologi dan dinamika global, perguruan tinggi membutuhkan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan analisis kebijakan berbasis data. Kebijakan yang diambil harus berbasis evidence agar tepat sasaran dan mampu merespons perubahan secara cepat,” tandasnya.
Arief menyebut, tantangan seperti perkembangan teknologi, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik menuntut perguruan tinggi untuk lebih adaptif. Dalam konteks ini, peran analis kebijakan menjadi krusial untuk menghindari kesalahan pengambilan keputusan dan memastikan arah kebijakan yang tepat.
Tingkatkan SDM
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, menegaskan bahwa tenaga kependidikan merupakan elemen strategis yang sering kali tidak terlihat, namun sangat menentukan kualitas layanan dan sistem di perguruan tinggi.
Ia menilai, tendik saat ini tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus mampu menjadi penggerak perbaikan sistem.
Melalui program ini, pemerintah mendorong terciptanya sumber daya manusia pendidikan tinggi yang profesional, adaptif, dan kolaboratif.
“Selain peningkatan kapasitas individu, kegiatan ini juga diharapkan mampu melahirkan praktik-praktik baik yang dapat diimplementasikan di masing-masing institusi serta memperkuat jejaring antar tenaga kependidikan di seluruh Indonesia,” paparnya. (zahra/M-01)
