PARA guru besar dan sivitas akademika Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung menyoroti kebijakan pemerintah melalui ‘Seruan Padjadjaran’.
Hal itu seiring keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung ke Board of Peace (BoP) dan menanda tangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang substansinya dinilai merugikan Indonesia. Ditambah lagi adanya agresi militer ke Iran yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat.
Ketua Dewan Profesor, Prof. Atwar Bajari, menyampaikan bahwa Pembukaan UUD 1945 menempatkan Indonesia pada posisi yang tegas terhadap prinsip-prinsip kebijakan luar negeri.
Meski bebas aktif, berarti Indonesia bebas menentukan posisi dan langkah diplomasi sesuai kepentingan nasional, bukan berarti tidak mengambil sikap ketika terjadi pelanggaran kemanusiaan atau ketidakadilan yang nyata.
Kecam agresi
“Kebijakan luar negeri yang aktif menuntut keberpihakan yang konsisten pada nilai-nilai kemanusiaan dan memihak pada perlindungan martabat manusia dan pemulihan keadilan. Kami para guru besar dan sivitas akademika Unpad menyampaikan banyak poin,” paparnya.
Poin-poin tersebut kata Atwar, antara lain kecaman keras pada tindakan agresi militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. Serangan pada negara berdaulat merupakan eskalasi ekstrem yang melanggar hukum internasional, mengancam stabilitas kawasan dan memperbesar risiko konflik regional yang lebih luas.
“Jika praktik semacam ini dibiarkan, maka tatanan internasional berbasis hukum akan kehilangan legitimasi moral dan yuridisnya,” ujarnya.
Membahayakan hubungan internasional
Kemudian lanjut Atwar, poin lainnya menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya para pemimpin bangsa Iran dan warga sipil lainnya. Tragedi ini bukan hanya kehilangan bagi bangsa Iran, tapi juga menjadi preseden berbahaya dalam praktik hubungan internasional, di mana pembunuhan politik terhadap kepala negara atau pemimpin suatu negara dinormalisasi sebagai instrumen kebijakan luar negeri.
“Seruan kepada pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas dan konsisten pada prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif serta amanat UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, Presiden perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh pada keanggotaannya di BoP,” bebernya.
Lalu kata Atwar juga seruan kepada DPR RI untuk melakukan kajian kritis pada dampak luas yang ditimbulkan oleh ART serta keanggotaan Indonesia dalam BoP, dan seruan ke PBB serta masyarakat internasional untuk segera menghentikan segala bentuk agresi militer dan mendesak seluruh pihak untuk kembali ke jalur diplomasi serta penyelesaian sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.
Bantu dinginkan suasana
Sementara itu Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Didi Sukyadi juga menyampaikan pendapatnya, pemerintah Indonesia harus lebih memposisikan sebagai pihak yang bisa turut mendinginkan suasana agar lebih adem dan konflik tak meluas ke wilayah-wilayah lain.
Didi menilai dampak dari konflik tersebut tentu akan dirasakan oleh bangsa Indonesia, khususnya terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) yang informasinya terjebak di Selat Hormuz.
“Harus ada yang dilakukan untuk atasi masalah ini baik oleh pemerintah maupun perusahaan terkait. Sebab, memang dampaknya pada kehidupan global saat ini tak bisa disepelekan atau kita tak peduli. Menurut saya, kondisi ini menjadi kondisi yang akan berpengaruh pada kehidupan kita semua,” tandasnya.
Didi juga menginformasikan hingga saat ini belum ada informasi mahasiswa UPI yang berada di wilayah atau kawasan Timur Tengah.
“Karena memang mayoritas kami kalau bekerja sama itu pengiriman (mahasiswa) belum sampai ke Timur Tengah, melainkan baru sampai negara-negara ASEAN, lalu kalau memang ada ya tentunya negara lain yang jumlahnya tak banyak. Sedangkan untuk Timur Tengah kebetulan UPI belum ada pengiriman atau pertukaran mahasiswa,” tutupnya. (zahra/N-01)
