MENTERI Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pemerintah terus memperkuat akurasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar bantuan tepat sasaran.
Hal itu disampaikan usai rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Kemenko PM, Senin (16/2).
“Hari ini kami membahas dua hal penting. Pertama soal data, karena ini paling krusial agar bansos tepat sasaran. Kedua adalah mekanisme penyaluran,” ujar Gus Ipul.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.
Muhaimin Iskandar menyampaikan, saat ini sekitar 52 persen penduduk Indonesia atau sekitar 152 juta jiwa telah terdaftar sebagai penerima PBI. Dari jumlah itu, hampir 100 juta dibiayai pemerintah pusat dan sekitar 50 juta melalui skema PBI daerah.
“Kami memastikan seluruh proses pelaksanaan JKN, khususnya bagi penerima bantuan iuran, terus terlayani dengan baik,” kata Muhaimin.
Penonaktifan untuk Ketepatan Sasaran
Ia menjelaskan, dinamika sosial ekonomi seperti kelahiran, kematian, hingga perubahan kondisi ekonomi menuntut konsolidasi dan pemutakhiran data secara berkelanjutan lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Menurut Muhaimin, penonaktifan peserta dilakukan karena sebagian sudah tidak lagi memenuhi syarat akibat kondisi ekonomi yang membaik. Kebijakan ini bertujuan agar PBI benar-benar menyasar masyarakat desil 1 hingga desil 5.
“Kalau ada yang dicoret karena tidak berhak, itu dialihkan kepada yang berhak,” tegasnya.
Meski demikian, peserta PBI yang dalam kondisi darurat atau mengalami penyakit katastropik tetap harus dilayani rumah sakit.
“Kalau betul-betul darurat, rumah sakit harus menerima dan menangani. Nanti bisa berkoordinasi dengan Kemensos, dinas sosial, dan BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Data PBI Diperbarui, Verifikasi 106 Ribu Peserta
Gus Ipul menambahkan, Kemensos menetapkan penerima manfaat berdasarkan data BPS dan usulan pemerintah daerah, khususnya untuk kelompok desil 1 sampai desil 5.
“Kementerian Sosial menetapkan penerima manfaat, lalu diteruskan ke Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk bekerja sama dengan fasilitas kesehatan,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi pemutakhiran data BPS yang dinilai semakin akurat berkat partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan pihaknya akan melakukan ground check terhadap 106.153 peserta PBI yang sempat dinonaktifkan namun telah direaktivasi otomatis. Target verifikasi lapangan tersebut dijadwalkan rampung pada 14 Maret.
Kolaborasi dengan BPS daerah
Selain itu, BPS bersama Kemensos akan memverifikasi sekitar 11.017.000 peserta PBI nonaktif lainnya atau setara sekitar 5,9 juta keluarga melalui kolaborasi BPS daerah, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta mitra statistik, dengan estimasi waktu sekitar dua bulan.
Amalia menegaskan, penentuan desil dilakukan secara nasional menggunakan sekitar 40 variabel kesejahteraan, tidak semata-mata berdasarkan pendapatan.
“Pendesilan ini adalah perankingan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara nasional dengan sekitar 40 variabel, sehingga bisa berbeda dengan pendesilan di tingkat daerah,” ujarnya.
Masyarakat pun dapat memperbarui status desil melalui fitur usul sanggah di aplikasi Cek Bansos dengan mengisi formulir serta melampirkan bukti pendukung, seperti kondisi rumah atau kepemilikan aset.
Menutup pertemuan, Muhaimin meminta kepala daerah hingga perangkat desa proaktif mendeteksi perubahan kondisi warganya agar pemutakhiran data berjalan optimal.
“Kepala desa, lurah, dan kepala daerah diminta benar-benar proaktif dalam pemutakhiran desil. Ini penting supaya tidak terjadi kesalahan dan semuanya tertangani,” pungkasnya.(*/S-01)
