UPAYA pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau terus dilakukan secara intensif. Tim gabungan yang terdiri dari Manggala Agni Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, TNI, Polri, serta BPBD memprioritaskan pelokalisiran api agar tidak meluas dan mencegah potensi bencana asap ke wilayah permukiman.
Sebanyak 160 personel Manggala Agni dikerahkan dalam operasi pemadaman, sementara 80 personel lainnya disiagakan untuk patroli dan deteksi dini titik api baru.
Penguatan dilakukan melalui mobilisasi tambahan satu regu dari Daops Rengat ke Pulau Mendol, Kabupaten Pelalawan, Daops Siak ke Bengkalis, serta dukungan regu dari Daops Bukit Tempurung, Jambi, untuk wilayah Dumai.
Titik kebakaran tersebar di sejumlah kabupaten, antara lain Kampar, Bengkalis, Siak, dan Pelalawan. Status lahan yang terbakar beragam, mulai dari Hutan Produksi, Hutan Produksi Konversi, Kawasan Konservasi hingga Areal Penggunaan Lain (APL).
Sebagian lokasi berada dekat kebun sawit masyarakat maupun perusahaan, serta berdekatan dengan permukiman warga.
Indikasi penyebab kebakaran diduga berasal dari aktivitas pembersihan lahan dengan cara membakar sisa vegetasi yang tidak terkendali akibat angin kencang.
Tanpa hujan 20 hari
Kondisi tanpa hujan hampir 20 hari, keterbatasan sumber air, akses yang sulit, serta bahan bakar vegetasi kering terutama di lahan gambut dengan muka air tanah minus sekitar 90 sentimeter menjadi tantangan utama dalam proses pemadaman.
Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Ditjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, Ferdian Krisnanto, menegaskan strategi utama saat ini adalah menahan pergerakan api agar tidak memperluas area terdampak.
Menurutnya, kombinasi cuaca kering, angin kencang, dan bahan bakar yang mudah terbakar membuat situasi di lapangan sangat menantang. Karena itu, pengerahan personel dan dukungan lintas wilayah dilakukan secara terukur.
Karhutla di Riau didukung OMC
Ia menambahkan, dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menjadi langkah penting untuk membantu percepatan penanganan, terutama di wilayah yang mengalami kesulitan sumber air.
“Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apa pun karena kondisi saat ini sangat rawan memicu kebakaran besar,” kata Ferdian, Selasa (17/2).
Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla melalui SK Nomor 102/2026 yang berlaku mulai 13 Februari hingga 30 November 2026.
Dalam waktu dekat, Satgas Karhutla akan dibentuk dan dukungan penanganan darurat tambahan akan diajukan.
Sebagai bagian dari penguatan respons, BNPB melalui BPBD Provinsi Riau telah melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca menggunakan pesawat Cessna Grand Caravan C208 dengan menyemai satu ton garam di sekitar wilayah Siak dan Pekanbaru pada Senin, 16 Februari 2026. (*/S-01)
