KELOMPOK Kerja (Pokja) Kebudayaan Studi Palestina Universitas Islam Indonesia (UII) mengecam keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Ketua Pokja Kebudayaan Studi Palestina UII, Prof. Masduki, dalam keterangan tertulis, Rabu (28/1) malam, mendesak pemerintah segera menarik diri dari Dewan Perdamaian tersebut.
Menurut dia, inisiatif pembentukan BoP tidak menawarkan solusi komprehensif untuk menyelesaikan konflik Palestina–Israel, terutama dalam perspektif penegakan hak asasi manusia (HAM).
Ia menilai pembentukan BoP merupakan inisiatif Amerika Serikat yang secara historis dinilai tidak berpihak pada kemerdekaan Palestina.
“Amerika Serikat selama ini selalu berpihak pada kepentingan Israel yang notabene melakukan pelanggaran HAM,” ujarnya.
Masduki menambahkan, pembentukan Dewan Perdamaian lebih mencerminkan kepentingan Amerika Serikat dan Israel, serta berpotensi melemahkan perlawanan warga Palestina dan menutupi dugaan pelanggaran berat yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina.
BoP tidak akui kemerdekaan Palestina
Ia juga menilai Dewan tersebut sejak awal tidak memiliki posisi dan komitmen yang jelas terkait pengakuan kemerdekaan Palestina.
Meski mengusung kerangka solusi dua negara, kata dia, BoP dinilai berangkat dari perspektif hegemoni satu pihak, yakni mengakui Israel tanpa memberikan sanksi atas dugaan pelanggaran HAM dan pelanggaran kesepakatan gencatan senjata sebelumnya.
Terkait keikutsertaan Indonesia, Masduki menilai langkah tersebut berpotensi mereduksi perjuangan panjang advokasi kemerdekaan Palestina serta mencederai prinsip penyelesaian pelanggaran HAM sebagai prasyarat perdamaian di Timur Tengah.
“Keikutsertaan Indonesia lebih mencerminkan sikap pragmatis. Secara khusus, pembayaran iuran sebesar US$1 miliar juga aneh. Angkanya terlampau besar dibandingkan iuran sebagai anggota ASEAN yang hanya sekitar US$1 juta, tanpa penjelasan teknis penggunaannya,” tegasnya.
Pernyataan Presiden soal Israel
Ia juga menyoroti pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut perlunya menghormati hak Israel sebagai negara. Menurutnya, pernyataan tersebut mencerminkan pragmatisme yang melukai solidaritas terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.
Atas dasar itu, Pokja Kebudayaan Studi Palestina UII menyatakan protes keras dan keprihatinan atas sikap pemerintah.
“Kami menyerukan semua pihak yang mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina berbasis HAM untuk meminta peninjauan kembali keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza dan mendorong inisiatif serupa melalui PBB,” ujarnya.
Menurutnya, pembentukan Dewan Perdamaian melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan diinisiasi Indonesia akan lebih strategis serta tidak menempatkan Indonesia dalam posisi yang terkesan dipengaruhi kepentingan Amerika Serikat dan Israel. (AGT/S-01)
