KETUA Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf secara terbuka mengakui besarnya skala kekerasan yang terjadi selama gelombang protes dalam sidang parlemen Iran, Senin (19/1). Ia menyebut telah terjadi “perang perkotaan, serangan bersenjata, dan pembunuhan terhadap beberapa ribu orang” pada Kamis dan Jumat sebelumnya.
Laporan dari National Council of Restistance of Iran Foreign Affairs Committee (NCRI) , pengakuan tersebut tergolong langka, mengingat otoritas Iran selama ini kerap menutup-nutupi jumlah korban.
Namun, Ghalibaf tidak mengaitkan kerusuhan dengan krisis ekonomi maupun represi politik di dalam negeri. Ia justru menuding adanya campur tangan asing, dengan menyalahkan Amerika Serikat dan menyebut Presiden AS sebagai pihak yang “memicu hasutan”.
Ghalibaf juga menuding Washington menginstruksikan penyebaran “narasi pembunuhan” dan mendorong para pengunjuk rasa untuk tetap berada di jalanan.
Ketua Parlemen upaya konsolidasi
Di hadapan parlemen, Ghalibaf berupaya mengonsolidasikan dukungan dengan memuji Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei sebagai “jiwa bangsa Iran” dan “suara kaum tertindas”.
Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan realitas di lapangan, di mana seruan “Matilah Khamenei” dan “Khamenei akan digulingkan” menjadi slogan utama demonstrasi.
Meski demikian, Ghalibaf mengakui ribuan anggota milisi Basij dan aparat kepolisian mengalami luka-luka, yang mencerminkan beratnya tekanan yang kini dihadapi rezim.
Dampak kemanusiaan dari gelombang protes ini turut disorot dengan tewasnya Abbasali Ramezani (74), seorang anggota lama Organisasi Mujahidin Rakyat Iran (PMOI/MEK). Ia dilaporkan ditembak aparat keamanan di Boulevard Vakilabad, Mashhad.
Internet Diblokir, Iran Kian Terisolasi
Di tengah eskalasi konflik, otoritas Iran juga memperketat pembatasan digital. Lembaga pemantau internet NetBlocks mengonfirmasi pemadaman internet nasional telah berlangsung selama 12 hari, dengan konektivitas nasional berada pada tingkat minimum.
Data menunjukkan pemerintah Iran tengah menguji penerapan jaringan intranet nasional dengan penyaringan ketat, yang berpotensi memutus akses masyarakat Iran secara permanen dari internet global.
Langkah ini dinilai sebagai upaya rezim untuk membatasi arus informasi dan menghambat koordinasi aksi protes, di tengah meningkatnya tekanan domestik dan internasional.
Peristiwa ini menyebabkan adanya penolakan tidak langsung terhadap Iran dalam forum World Economic Forum (WEF) di Davos. (*/S-01)
