KEINGINAN Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menangkap dan membawa Presiden Venezuela beserta istrinya ke Amerika Serikat, serta ambisinya merebut Greenland yang berada di bawah kendali Denmark, dinilai perlu ditanggapi secara serius.
Guru Besar Departemen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Nur Rachmat Yuliantoro, menilai pernyataan Trump memang patut dicermati. Namun, menurutnya, keinginan tersebut bukan kebijakan yang realistis.
“Meskipun Greenland secara geografis memiliki posisi strategis bagi sistem pertahanan Amerika Serikat, jalur pelayaran masa depan, serta akses terhadap mineral kritis, kehendak untuk merebut wilayah itu bukanlah sesuatu yang realistis,” ujar Prof. Nur, Kamis (15/1).
Ia menjelaskan, pernyataan tersebut mencerminkan gaya khas Trump yang provokatif, langsung, dan penuh kejutan, namun tetap disertai kalkulasi geopolitik.
“Saya kira lebih tepat membaca keinginan Trump sebagai bargaining tactic dan signal politics dengan tiga target audiens,” katanya.
Di hadapan publik domestik Amerika Serikat, Trump ingin menampilkan diri sebagai pemimpin yang mampu “mengamankan aset” demi kepentingan keamanan nasional. Sementara kepada sekutu, khususnya Denmark, pernyataan itu menjadi sinyal tekanan agar lebih sejalan dengan agenda keamanan AS di kawasan.
Adapun kepada publik internasional, Trump dinilai hendak mengirim pesan tegas kepada Rusia dan Tiongkok bahwa Amerika Serikat akan terus memperluas pengaruh hegemoniknya.
Menurut Prof. Nur, sikap Trump yang ingin merebut Greenland juga tidak bisa dilepaskan dari faktor kepribadian. Narsisme politik yang dimilikinya memperkuat kecenderungan personalisasi geopolitik, di mana wilayah diperlakukan layaknya properti dan hubungan internasional disamakan dengan negosiasi bisnis.
“Trump juga menunjukkan ekspansionisme yang bersifat transaksional, bukan untuk membangun imperium ideologis, melainkan menegaskan dominasi,” jelasnya.
Rebut Greenland jadi panggung politik
Ia menambahkan, Greenland dijadikan Trump sebagai “panggung” geopolitik. Wacana perebutan wilayah tersebut dinilai efektif menciptakan kegaduhan, menguji reaksi internasional, serta menggeser batas-batas wacana diplomatik.
Dalam konteks itu, Greenland menjadi simbol “major deal” untuk menunjukkan siapa yang kuat dan siapa yang harus menyesuaikan diri. Namun, jika ambisi tersebut benar-benar diwujudkan, dampaknya dinilai akan sangat serius terhadap stabilitas global.
“Apa yang dilakukan Amerika Serikat akan menjadi tantangan terbuka terhadap prinsip kedaulatan negara dan hak penentuan nasib sendiri,” tegas Prof. Nur.
Ia menilai kebijakan semacam itu berpotensi merusak legitimasi tatanan internasional berbasis aturan, mengguncang hubungan trans-Atlantik, memanaskan hubungan Denmark dan Greenland, memicu reaksi keras Uni Eropa, serta melemahkan NATO secara politik.
“Jika ini terjadi, maka akan semakin menyingkirkan norma dan hukum internasional, digantikan oleh kekuatan material dan pemaksaan kehendak. Ini menjadi penanda pergeseran tatanan internasional ke arah yang lebih kasar, transaksional, dan penuh risiko,” pungkasnya. (AGT/S-01)
