Polda Jateng Bentuk Ditres PPA dan Rotasi Jabatan Strategis

POLDA Jawa Tengah melakukan mutasi dan rotasi jabatan perwira menengah Polri pada Desember 2025 sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan pelayanan publik.

Salah satu poin penting dalam mutasi akhir tahun ini adalah pembentukan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Jateng.

Direktorat baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas penanganan perkara yang menyangkut perempuan, anak, serta tindak pidana perdagangan orang, termasuk kasus yang melibatkan kelompok rentan dan imigran.

Sebagai pimpinan perdana Ditres PPA dan PPO Polda Jateng, Kapolri menunjuk AKBP Nunuk Setiyowati, S.I.K., M.H. Direktorat ini akan menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan, rasa aman, dan keadilan yang lebih humanis serta berperspektif korban.

BACA JUGA  63 Tahanan Polda Jateng Ikut Nyoblos di Pilkada

Perkuat penegakan hukum

Selain penguatan struktur organisasi, mutasi kali ini juga mencatat promosi jabatan Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio, S.I.K., M.H., yang diangkat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat II Sespim Lemdiklat Polri.

Jabatan tersebut setara dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi dan menjadi bentuk kepercayaan institusi atas kontribusinya di bidang reserse dan pembinaan SDM Polri.

Posisi Dirreskrimum Polda Jateng selanjutnya diemban Kombes Pol Dr. Muhammad Anwar Nasir, S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat Dirresnarkoba Polda Jateng. Pergeseran ini diharapkan memperkuat penegakan hukum dan profesionalisme penyidikan tindak pidana umum di wilayah Jawa Tengah.

Regenerasi Polri

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto, S.I.K., M.Si. menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri sebagai bagian dari regenerasi, penyegaran, dan peningkatan kinerja.

BACA JUGA  Polda Jateng Ungkap 318 Kasus Narkoba dalam Dua Bulan Terakhir

“Mutasi ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk terus beradaptasi dengan tantangan tugas ke depan. Penambahan Direktorat PPA dan PPO menjadi bukti komitmen Polda Jateng dalam memberikan perlindungan maksimal bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan,” tegasnya.

Selain itu, mutasi juga menyasar puluhan jabatan strategis lainnya, mulai dari pejabat utama Polda, kapolres, hingga jabatan pengawas dan penyidik.

Dengan struktur organisasi yang semakin lengkap dan personel berpengalaman, Polda Jateng optimistis dapat memberikan pelayanan kepolisian yang semakin presisi, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Htm/N-01)

BACA JUGA  Sambut Hari Bhayangkara, Alumni Akabri 1994 Gelar Baksos dan Bakkes di ISI

Dimitry Ramadan

Related Posts

Pemprov Jabar Sudah Terapkan WFH

WORK From Home (WFH) yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), setiap Kamis telah berjalan efektif. Sebab kinerja aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya dilihat dari kehadiran fisik…

Pakar UGM Desak Pemda Buka Ruang Dialog Soal Nasib PPPK

IMBAS dari aturan yang  menyebutkan batas belanja gaji pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ribuan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) terancam diberhentikan. Saat mengomentari…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Pemprov Jabar Sudah Terapkan WFH

  • March 30, 2026
Pemprov Jabar Sudah Terapkan WFH

Pakar UGM Desak Pemda Buka Ruang Dialog Soal Nasib PPPK

  • March 30, 2026
Pakar UGM Desak Pemda Buka Ruang Dialog Soal Nasib PPPK

Menkes Gandeng China Cegah Tuberkulosis

  • March 29, 2026
Menkes Gandeng China Cegah Tuberkulosis

Polda DIY Raih Peringkat I Nasional dalam Rekayasa Lalu Lintas

  • March 29, 2026
Polda DIY Raih Peringkat I Nasional dalam Rekayasa Lalu Lintas

Pertamina Jaga Pasokan BBM dan LPG Sampai Arus Balik

  • March 29, 2026
Pertamina Jaga Pasokan BBM dan LPG Sampai Arus Balik

Pemkot Bandung Ikut Pemerintah Pusat Soal Kebijakan WFH

  • March 29, 2026
Pemkot Bandung Ikut  Pemerintah Pusat Soal Kebijakan WFH