SIDANG Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polda Jawa Tengah menjatuhkan sanksi berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada AKBP B. Mantan Kasubdit Dalmas Ditsamapta itu dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tercela yang berdampak pada citra negatif Polri di masyarakat.
Keputusan tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, berdasarkan laporan Kabid Propam Kombes Pol Saiful Anwar pada Kamis (4/12). Sidang berlangsung pada Rabu (3/12) pukul 10.24–16.20 WIB di ruang Sidang Bidpropam Polda Jateng.
“Setelah mendengarkan keterangan tujuh saksi, Komisi Sidang menemukan AKBP B terbukti melanggar delapan pasal Kode Etik Profesi Polri,” jelas Artanto.
AKBP B Selingkuh dan Pelanggaran Norma Kesusilaan
Pelanggaran yang dilakukan AKBP B meliputi tindakan yang menurunkan citra Polri, pelanggaran norma agama dan kesusilaan, hingga perselingkuhan. Ia disebut menjalin hubungan dengan seorang wanita berinisial D.L.L.H alias Levi dan memasukkan nama wanita tersebut ke Kartu Keluarga tanpa sepengetahuan istri sah.
Pelanggaran memuncak pada Minggu malam (16/11), ketika AKBP B dan wanita tersebut menginap di sebuah kostel di Kota Semarang. Keesokan harinya, Senin (17/11), wanita itu ditemukan meninggal dunia. Peristiwa tersebut memicu pemberitaan luas dan mencoreng nama baik institusi Polri.
Berdasarkan fakta persidangan, KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi:
- Sanksi Etika: menyatakan perbuatan AKBP B sebagai tindakan tercela.
- Sanksi Administratif: penempatan di tempat khusus (Patsus) selama 30 hari dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
“Atas putusan ini, terduga pelanggar menyatakan akan mengajukan banding,” ujar Artanto.
Di akhir keterangannya, Artanto menegaskan bahwa Polda Jateng berkomitmen menindak tegas setiap anggota yang melakukan pelanggaran etik.
“Keputusan ini menunjukkan komitmen Propam Polda Jateng dalam menegakkan kode etik dan menjaga marwah institusi. Siapa pun yang melanggar, akan ditindak tegas tanpa pandang bulu,” tegasnya. (Htm/S-01).
