DELEGASI Indonesia menegaskan pentingnya keputusan final yang mampu memperkuat tata kelola iklim global serta memastikan implementasi efektif Perjanjian Paris dalam Konferensi Perubahan Iklim COP30 di Belem, Brasil, yang resmi ditutup pada 21 November 2025.
Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudijanto, mengatakan salah satu prioritas utama Indonesia adalah memastikan isu adaptasi mendapatkan perhatian yang setara dengan mitigasi. Indonesia mendorong kejelasan komitmen pendanaan adaptasi global yang wajib tercantum dalam teks keputusan, termasuk mandat tripling pendanaan yang telah disepakati sebelumnya.
Hilangnya paragraf terkait angka pendanaan adaptasi dalam draft terbaru menjadi perhatian serius Indonesia karena dinilai dapat melemahkan arah implementasi global.
“Indonesia berada di garis depan memperjuangkan agar keputusan COP30 benar-benar memberikan arah implementatif. Tanpa kejelasan pendanaan, negara-negara rentan akan semakin tertinggal menghadapi krisis iklim yang kian nyata,” tegas Ary dalam keterangan tertulis, Senin (24/11).
Selain itu, Indonesia juga menyampaikan catatan mengenai definisi progressive gender dalam draft keputusan COP30. Indonesia menekankan bahwa konsep tersebut harus diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing negara.
Diplomasi dilakukan melalui pertemuan bilateral dengan Presidensi Brasil, dan sebagian besar masukan Indonesia telah diakomodasi dalam dokumen terbaru. (*/S-01)
