Menkominfo Minta Akses Internet Judi Online dari Kamboja dan Filipina Diputus

MENTERI Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi meminta seluruh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Layanan Gerbang Akses Internet (Network Access Point/NAP), untuk memutus akses komunikasi internet yang diduga digunakan untuk judi online.

Budi Arie yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Satgas Pencegahan Pemberantasan Perjudian Daring meminta NAP untuk melakukan pemutusan akses jalur komunikasi internet yang diduga digunakan untuk judi online, terutama dari dan ke Kamboja dan Davao Filipina.

“Semua upaya kita lakukan untuk pemberantasan judi online,” ucap Budi Arie, Minggu (23/6).

Permintaan tersebut tertuang dalam surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia kepada Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Layanan Gerbang Akses Internet (Network Access Point/NAP), dengan nomor surat B-1678/M.KOMINFO/PI.02.02/06/2024 tertanggal 21 Juni 2024.

BACA JUGA  Indonesia Rebut Posisi Ketiga, Vietnam Juara Leg 2 SEA V Cup

Dalam surat tersebut, Budi Arie meminta tindakan pemutusan akses harus dilakukan dalam waktu paling lambat 3×24 jam sejak surat itu ditandatangani.

“Melakukan pemutusan akses jalur komunikasi internet yang diduga digunakan untuk judi online terutama dari dan ke Kamboja dan Davao Filipina dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam (hari kerja) sejak surat ini ditandatangani,” bunyi surat tersebut.

Adapun jangka waktu pemutusan akses akan dievaluasi untuk segera dipulihkan apabila situasi telah kondusif. NAP juga diminta untuk melaporkan langkah-langkah pemutusan dan hasil pelaksanaannya untuk evaluasi dan tindak lanjut.

Permintaan tersebut merujuk pada ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan hasil rapat Satgas Pemberantasan Perjudian Daring yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto pada 19 Juni 2024.

BACA JUGA  Pelaku Judi Online Dikenai Hukuman Maksimal

Kementerian Kominfo gencar memutus akses ke situs-situs bermuatan konten judi online. Sejak 17 Juli 2023 hingga 13 Juni 2024, Kementerian Kominfo telah memblokir 2.945.150 konten judi online.

Kementerian Kominfo juga telah mengajukan permintaan penutupan 555 akun e-wallet yang berkaitan dengan aktivitas judi online kepada Bank Indonesia serta pemblokiran 5.779 rekening bank terkait judi online ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 18 September 2023 hingga 28 Mei 2024.

Sejak 17 Juli 2023 hingga 13 Juni 2024, Kementerian Kominfo telah menangani 16.596 sisipan laman judi di situs pendidikan dan 18.974 sisipan laman judi di situs pemerintahan. (Ant/S-01)

BACA JUGA  Rodrigo Duterte ke Belanda Jalani Sidang Pelanggaran HAM

Siswantini Suryandari

Related Posts

Partai Koalisi Punya waktu Sepekan untuk Ajukan Nama Cawapres

KETUA Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu satu pekan kepada partai koalisi untuk membahas nama yang akan diusulkan sebagai calon wakil presiden…

Prabowo Punya Waktu 14 Hari untuk Ajukan Nama Dua Cawapres ke MPR

PRESIDEN Prabowo Subianto mempunyai waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Samurai Biru Tebas Brasil 3-2 dalam Laga Uji coba

  • November 15, 2026
Samurai Biru Tebas Brasil 3-2 dalam Laga Uji coba

Ukraina Mengaku Tengah Berunding dengan Rusia Soal Pertukaran Tawanan

  • November 14, 2026
Ukraina Mengaku Tengah Berunding dengan Rusia Soal Pertukaran Tawanan

Pochettino Resmi Jadi Arsitek Baru MU

  • November 14, 2026
Pochettino Resmi Jadi Arsitek Baru MU

Raih Kemenangan Kedua, Garuda Muda Jaga Asa ke Piala Asia

  • November 14, 2026
Raih Kemenangan Kedua, Garuda Muda Jaga Asa ke Piala Asia

Pertamina Ajak Masyarakat Jaga Hak atas Energi Bersubsidi

  • November 14, 2026
Pertamina Ajak Masyarakat Jaga Hak atas Energi Bersubsidi

Soal Subsidi Klub dan Insentif Asosiasi Futsal Provinsi, PSSI bakal Audit Aliran Dana Non-APBN FFI

  • November 14, 2026
Soal Subsidi Klub dan Insentif Asosiasi Futsal Provinsi, PSSI bakal Audit Aliran Dana Non-APBN FFI