MENTERI Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmennya mendukung penuh implementasi Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) untuk perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh kabupaten/kota.
Menurut Tito, digitalisasi layanan publik harus menghadirkan kenyamanan, transparansi, serta bebas pungutan liar (pungli). Ia mencontohkan pelayanan di Badung yang modern, cepat, nyaman, dengan pembayaran hanya melalui outlet resmi sehingga potensi praktik korupsi bisa ditekan.
“Dengan sistem digital, potensi korupsi bisa ditekan karena semuanya transparan, terpantau, dan pembayaran jelas. Layanan publik harus sederhana, cepat, dan bebas pungli,” tegas Tito, Selasa (9/9).
Meski demikian, ia mengingatkan adanya tantangan di tingkat daerah, terutama keterbatasan infrastruktur teknologi dan anggaran. Karena itu, implementasi akan dilakukan bertahap melalui daerah percontohan.
Menteri PANRB Rini Widyantini menambahkan, penerapan perizinan tenaga medis dan kesehatan melalui MPP Digital terbukti memangkas waktu proses dari lebih dua minggu menjadi hanya beberapa jam, dengan data langsung terintegrasi.
“Dari aspek waktu, persyaratan, biaya, hingga sertifikasi kini lebih sederhana. Masyarakat lebih cepat mendapat layanan, pemerintah daerah lebih efisien, dan pusat bisa memantau secara real-time,” jelas Rini.
Perizinan tenaga medis melalui transformasi digital
Kepala BSSN Nugroho turut menekankan pentingnya aspek keamanan siber dalam transformasi digital. “Keamanan bukan aspek statis, melainkan proses dinamis yang harus terus diaudit dan diperkuat agar sistem tangguh menghadapi ancaman,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan pentingnya keterpaduan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mendukung MPP Digital. Menurutnya, Komdigi berperan sebagai backbone digital dan penghubung antar sistem layanan publik.
“Transformasi hanya bisa berhasil jika semua layanan saling terintegrasi. Dengan infrastruktur digital dan perlindungan data pribadi yang kuat, masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya, baik melalui ponsel maupun di meja layanan publik,” kata Nezar.
Keempat pejabat tersebut sepakat, keberhasilan transformasi digital hanya dapat dicapai lewat sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. MPP Digital diharapkan mampu menghadirkan layanan publik yang cepat, aman, transparan, dan merata di seluruh Indonesia. (*/S-01)
