Sidak Pasar Larangan, Khofifah tak Temukan Beras SPHP

GUBERNUR Jawa Timur,  Khofifah Indar Parawansa melakukan sidak ke Pasar Tradisional Larangan Kabupaten Sidoarjo, Senin (25/8). Dalam sidak tersebut Khofifah tidak menemukan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) di pasaran.

Dalam sidak di Pasar Larangan ini Khofifah melakukan tanya jawab dengan sejumlah pedagang. Para pedagang menyampaikan keluhan menjual beras SPHP harus melalui aplikasi.

Pedagang beras di Pasar Larangan mengeluhkan belum adanya realisasi dari pengisian aplikasi yang diwajibkan Bulog.

“Belum pernah dapat stok beras SPHP lewat aplikasi. Masyarakat memang banyak cari beras ini karena harganya lebih murah dan sesuai kebutuhan rumah tangga. Kalau dari aplikasi, kami ambil sendiri, tapi belum ada verifikasi resmi dari Bulog ke toko kecil seperti kami,” kata Eko,35, salah satu pedagang beras.

BACA JUGA  Pertamina Patra dan Dinas Perdagangan Semarang Sidak Pangkalan LPG

Pendistribusian beras

Situasi ini menunjukkan adanya tantangan dalam pendistribusian beras SPHP meski pemerintah telah mengupayakan berbagai langkah agar kebutuhan pangan masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah, bisa terpenuhi.

Khofifah mengatakan, pengisian aplikasi dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan. Setelah mengisi aplikasi, Khofifah meminta koordinasi segera dilakukan agar pasokan beras medium, khususnya SPHP yang berada di kewenangan Bulog, bisa segera disalurkan.

“Rata-rata kebutuhan beras medium ini memang lebih tinggi yang dibutuhkan oleh masyarakat dibanding premium,” kata Khofifah.

Sesuai SOP

Lebih lanjut Khofifah menjelaskan bahwa pertemuan dengan Menteri Koordinator Perekonomian dan Bulog telah dilakukan untuk mengatasi persoalan ini.

“Ada regulasi dari Bapanas, dan kami sudah mengundang perwakilan institusi terkait. Harapan kami distribusi beras medium, terutama SPHP, bisa dimaksimalkan sesuai SOP dalam waktu dekat, paling lambat akhir Agustus,” kata Khofifah.

BACA JUGA  Menu Makan Bergizi Gratis Hari Kedua dan Ketiga Tak Ada Susu

Terus berkoordinasi

Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengaku terus berkoordinasi dengan Bulog agar distributor segera menjalankan perintah terkait distribusi beras medium.

“Dengan sistem aplikasi yang mengharuskan pembayaran tunai, kami terus berkomunikasi dengan Bulog supaya distribusi bisa berjalan lancar. Kebutuhan beras medium sangat besar di Sidoarjo yang merupakan kota industri,” kata Subandi.

Bupati mengaku akan mengundang perwakilan Bulog untuk mencari solusi terbaik. Setelah ini pihaknya juga akan sidak ke seluruh pasar agar stok beras medium bisa terpenuhi sesuai perintah Gubernur. (OTW/N-01)

BACA JUGA  Jelang Nataru, Petugas Gabungan Razia Tempat Hiburan

Dimitry Ramadan

Related Posts

Wabup Mimik Dorong Pemanfaatan Lahan Tidur Jadi Agrowisata

WAKIL Bupati Sidoarjo Mimik Idayana mengapresiasi pengelolaan kebun kelengkeng di wilayah Tulangan karena dinilai berhasil memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif sekaligus berpotensi dikembangkan sebagai destinasi agrowisata. “Alhamdulillah hari ini kita…

Dinkes Kota Bandung Ajak Warga Lengkapi Imunisasi Campak

DINAS Kesehatan Kota Bandung mengajak masyarakat untuk melengkapi imunisasi campak guna menekan risiko penularan penyakit yang kini  mengalami peningkatan kasus. Pencegahan melalui imunisasi ini  menjadi kunci utama dalam melindungi anak-anak…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Wabup Mimik Dorong Pemanfaatan Lahan Tidur Jadi Agrowisata

  • March 31, 2026
Wabup Mimik Dorong Pemanfaatan Lahan Tidur Jadi Agrowisata

UPI Duduki Peringkat Pertama Peminat Terbanyak Hasil SNBP

  • March 31, 2026
UPI Duduki Peringkat Pertama Peminat Terbanyak Hasil SNBP

Dinkes Kota Bandung Ajak Warga Lengkapi Imunisasi Campak

  • March 31, 2026
Dinkes Kota Bandung Ajak Warga Lengkapi Imunisasi Campak

Minimnya Transparansi Algoritma Platform Digital Harus Jadi Perhatian

  • March 31, 2026
Minimnya Transparansi Algoritma Platform Digital Harus Jadi Perhatian

Pengalihan 58% Dana Desa untuk KMP Bisa Lemahkan Otonomi Desa

  • March 31, 2026
Pengalihan 58% Dana Desa untuk KMP Bisa Lemahkan Otonomi  Desa

Mudik Bersama Hewan Peliharaan Kini Semakin Diminati 

  • March 31, 2026
Mudik Bersama Hewan Peliharaan Kini Semakin Diminati