Minimnya Transparansi Algoritma Platform Digital Harus Jadi Perhatian

PEMERINTAH resmi membatasi akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun mulai 28 Maret  lalu.

Hal itu tertuang melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak.

Kebijakan itu menonaktifkan akun media sosial untuk melindungi anak dari konten negatif, perundungan siber, dan kecanduan digital.

Apalagi kecanduan digital menjadi momok sehari-hari bagi tumbuh kembang usia muda karena terpaparnya konten yang menyasar penggunanya.

Perlu diapresiasi

Dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM, Gilang Desti Parahita, S.I.P., M.A., menyebut Indonesia bukan satu-satunya negara yang membatasi usia pengguna media sosial.

Hal ini serupa dipraktikkan sejumlah negara seperti di Australia, China, Uni Eropa, Amerika, hingga Vietnam. Tujuannya sama yakni mengurangi dampak negatif konten terhadap anak.

Dia mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai memberi perhatian serius terhadap perlindungan anak di ruang digital.

Menurutnya, kebijakan ini hadir karena konsumsi media sosial tidak lagi terbatas pada orang dewasa, melainkan juga anak-anak, sehingga perlindungan perlu diperkuat, baik dari sisi regulasi, industri, maupun konten.

Belum tentu efektif

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pembatasan usia saja belum tentu efektif dalam menekan dampak negatif media sosial. Menurut penilaiannya, anak-anak masa kini memiliki kecakapan digital yang tinggi dan mampu mencari celah untuk mengakses platform.

BACA JUGA  Pengamat Nilai Joget Pejabat Sinyal Krisis Etika di Lingkar Kekuasaan Purwakarta

“Semakin sesuatu dilarang, justru semakin dicari. Anak-anak sekarang juga sudah canggih, mereka bisa menggunakan VPN atau cara lain untuk mengakses,” jelasnya, Selasa (31/3).

Dikatakan pendekatan berbasis pembatasan berpotensi kontraproduktif jika tidak diimbangi strategi lain yang lebih komprehensif.

Kontrol dan pendampingan

Dalam hal ini, ia menekankan perlunya alternatif mekanisme verifikasi usia yang tidak bergantung pada pengumpulan data pribadi sensitif.

Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah sistem persetujuan orang tua, di mana akun anak harus terhubung dan mendapat persetujuan dari akun orang tua sebagai bentuk kontrol dan pendampingan.

Gilang juga mengingatkan adanya risiko baru terkait perlindungan data pribadi. Dalam proses verifikasi usia, pengguna kemungkinan harus menyerahkan data seperti KIA atau Kartu Keluarga kepada platform digital.

“Potensi kebocoran data menjadi ancaman yang tidak kalah serius,” ungkapnya.

Minim transparansi

Dikatakannya, perusahaan media sosial memiliki peran besar dalam membentuk perilaku pengguna, termasuk anak-anak. Salah satu hal yang disoroti adalah minimnya transparansi algoritma platform digital.

Ia mencontohkan, format konten pendek yang terus-menerus disajikan dapat memengaruhi kemampuan anak dalam berkonsentrasi. Gilang juga menggarisbawahi praktik profiling dan iklan personalisasi yang menyasar pengguna.

Hal ini kaitannya dengan pengamatan kebiasaan, keinginan, dan ketertarikan sehingga sukar untuk lepas dari berbagai paparannya. Ia menegaskan praktik ini perlu dibatasi karena dapat membuat anak terus terpapar konten yang sama tanpa ruang eksplorasi yang sehat.

BACA JUGA  Cegah Tawuran, Orang Tua Diimbau Awasi Pergaulan Anak

“Isi dari konten medsosnya itu akan berisi semua hal yang dia sukai tentu tidak akan bisa lepas dari itu. Nah, ini iklan personalisasi dan profiling itu harus dibatasi, bahkan untuk anak tidak perlu diprofil,” ujarnya.

Harus bertanggung jawab

Ia kemudian menyoroti pihak perusahaan media sosial yang juga perlu bertanggung jawab jika ada dampak buruk yang terjadi. Ia mencontohkan seperti dalam kasus anak yang terindikasi berkenalan dengan orang asing hingga ke ranah kekerasan.

Menurutnya, tidak hanya pelaku yang mendapat jeratan, tetapi juga perusahaan media sosial terkait.Dikatakan fenomena kecanduan digital tidak bisa dilepaskan dari faktor yang luas.

Tidak hanya berlaku ke anak, bahkan usia dewasa pun tergantung pada teknologi. Ia mencontohkan bagaimana kebutuhan sehari-hari seperti transportasi sekolah hingga pembelajaran daring membuat anak tidak bisa lepas dari perangkat digital.

“Kini gadget sudah dianggap menjadi hal yang lumrah sama halnya medsos. Terlebih konten di TV mungkin juga kurang terlalu menarik, sekarang dimana konten anak yang edukatif?” tanyanya.

Perbaikan sistem algoritma

Alih-alih hanya membatasi, ia menyarankan agar perusahaan media sosial memperbaiki sistem algoritma agar lebih ramah anak dan transparan.

“Penyaringan konten dapat disesuaikan dengan usia pengguna berdasarkan data yang telah diverifikasi dan atas sepengetahuan orang tua,” katanya.

BACA JUGA  Bawaslu Imbau Semua Paslon Tertibkan APK di Masa Tenang

Pembatasan yang terlalu ketat lanjutnya berpotensi menimbulkan efek kejut, ketika anak mencapai usia 16 tahun dan tiba-tiba terpapar konten komersial tanpa kesiapan.

Dalam konteks ini, Gilang menekankan pentingnya peran keluarga dan sekolah dalam melakukan pendampingan.

“Anak merupakan tanggung jawab paling mendasar, sehingga diperlukan kolaborasi antara orang tua dan institusi pendidikan,” terangnya.

Literasi digital

Menurut dia,  penting jika kemudian mengedepankan literasi digital melalui edukasi terbuka bagi orang tua dan guru. Misalnya, melalui rekomendasi aplikasi kontrol orang tua atau penggunaan perangkat yang ramah anak.

“Ketika anak mulai masuk PAUD, guru bisa mengarahkan orang tua untuk menggunakan aplikasi kontrol dari rumah, atau merekomendasikan perangkat yang lebih aman bagi anak,” ujarnya.

Diingatkan agar pemerintah selalu menggunakan pendekatan kebijakan yang berbasis kajian ilmiah serta melibatkan berbagai pihak.

Ia menyebutkan bahwa keterlibatan tersebut mencakup masyarakat, perguruan tinggi, kalangan akademisi, hingga LSM perlindungan anak.

Selain itu, ia juga menegaskan perlunya meninjau langkah-langkah lain di luar pembatasan usia dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak terkait teknologi digital. (AGT/A-01)

Admin

Related Posts

Perubahan Iklim Bisa Memicu Lonjakan Penyakit DBD

KEMENTERIAN Kesehatan Republik Indonesia melaporkan sebanyak 488 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia masih mengalami lonjakan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) setiap tahun. Hingga Oktober 2026, jumlah kasus mencapai 98.946 kasus…

Sungai Cikalintu Kota Bandung Meluap, 35 KK Terdampak Banjir

LUAPAN Sungai Cikalintu kembali menggenangi permukiman warga di Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Senin (16/11). Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut menyebabkan debit air meningkat dan membawa tumpukan sampah hingga menghambat…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Gasak Afganistan, Indonesia Segel Tiket ke Piala Asia U-17

  • November 17, 2026
Gasak Afganistan, Indonesia Segel Tiket ke Piala Asia U-17

Perubahan Iklim Bisa Memicu Lonjakan Penyakit DBD

  • November 17, 2026
Perubahan Iklim Bisa Memicu Lonjakan Penyakit DBD

Polisi Tangkap Tersangka Tindak Pidana Kekerasan Seksual

  • November 17, 2026
Polisi Tangkap Tersangka  Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Robert Pattinson Mengaku Terhormat Terpilih Perankan James Bond

  • November 17, 2026
Robert Pattinson Mengaku Terhormat Terpilih Perankan James Bond

Indeks Kematangan Perangkat Daerah Kabupaten Sergai Capai 32,2

  • November 17, 2026
Indeks Kematangan Perangkat Daerah Kabupaten Sergai Capai 32,2

Sungai Cikalintu Kota Bandung Meluap, 35 KK Terdampak Banjir

  • November 17, 2026
Sungai Cikalintu Kota Bandung Meluap, 35 KK Terdampak Banjir