KEBERANGKATAN Gubernur Riau Abdul Wahid ke London, Inggris dalam agenda memenuhi undangan United Nations Environment Programme (UNEP) untuk menghadiri forum investasi dan kolaborasi REDD+ mendapat sorotan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).
Koordinator Fitra Riau mengatakan jika melihat agenda Gubri ke london yaitu menghadiri forum internasional untuk aksi perubahan iklim. Memang beberapa bulan yang lalu telah dilaunching program “Green for Riau” di Pekanbaru.
“Ini menurut kami langkah yang baik bagi Riau untuk agenda lingkungan hidup ke depan,” kata Tarmidzi, Minggu (22/6).
Bermanfaat untuk lingkungan
Namun, kata Tarmidzi, Perjalanan Gubri ke London harus dipastikan dapat membawa manfaat untuk pembangunan lingkungan hidup. Dan sudah seharusnya saat ini pemerintah daerah membangun kerjasama dengan banyak pihak termasuk dukungan internasional di saat kondisi keuangan daerah yang semakin minim.
“Meskipun Gubri menggunakan APBD untuk perjalanan dinas ke london, tetapi harus dipastikan dapat membawa komitmen investasi untuk pembangunan lingkungan hidup di daerah, itu sesuatu yang sangat baik untuk mendukung keuangan daerah,” tegasnya.
Menurutnya, akan lebih baik lagi kehadiran Gubri dapat difasilitasi oleh pihak investor di sana. Mengingat banyak kegiatan perjalanan dinas keluar negeri yang dilakukan oleh pejabat daerah hanya untuk kagiatan seremoni dan jalan-jalan semata tanpa membawa dampak apapun bagi daerah.
Efisiensi anggaran
“Fitra sebelumnya juga telah merekomendasikan untuk melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas termasuk untuk ke luar negeri yang harus dipangkas habis, catatan kami alokasi anggaran perjalanan dinas tahun 2025 mencapai Rp352,6, dan jika menurut inpres 1 tahun 2025 minimal dapat di efesiensikan sebesar 50% dari total tersebut yaitu sekitar Rp176 miliar,” jelasnya.
Lebih lagi saat ini anggaran perjalanan dinas banyak jadi bancakan para pejabat daerah dan bahkan saat ini terungkap kasus perjalanan dinas fiktif di DPRD Riau.
“Tentunya kita berharap dan menekankan agar gubri lebih hati-hati dalam melakukan perjalanan dinas dan berdampak terhadap pembangunan lingkungan hidup sesuai visi misinya untuk isu ekologis,” ungkapnya.
Diundang UNEP
Sebelumnya, melalui program “Riau for Green”, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diundang langsung oleh United Nations Environment Programme (UNEP) untuk menghadiri forum investasi dan kolaborasi REDD+ di London, Inggris.
Pertemuan internasional bertajuk Peluang Investasi REDD+: Meja Bundar Penawaran dan Permintaan, Kewirausahaan tersebut akan berlangsung selama tiga hari, mulai 25-27 Juni 2025. Dimana kegiatan tersebut akan berlangsung di The Lookout 8 Bishopsgate, London.
Keberangkatan Gubri beserta jajaran ini sepenuhnya dibiayai oleh UNEP tanpa menggunakan dana APBD sepeser pun.
Pelaksana Harian (Plh), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Embiyarman, menyampaikan bahwa program “Riau for Green” merupakan inisiatif daerah yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris untuk menurunkan emisi karbon.
“Dalam konteks ini, Riau memiliki posisi strategis di level global. Dengan 64 persen wilayah daratannya berupa lahan gambut dan 51 persen dari total gambut di Pulau Sumatera berada di Riau, makanya Riau ini menyimpan potensi besar dalam penyerapan karbon dunia,” katanya.
Lahan gambut
Dijelaskan Embiyarman, keberadaan gambut yang sehat mampu menyerap karbon dalam jumlah besar. Namun, jika gambut tersebut rusak atau terbakar, justru dapat menjadi penyumbang emisi yang memperparah terhadap perubahan iklim.
Oleh karena itu menurutnya, kolaborasi internasional sangat penting untuk memastikan keberlanjutan ekosistem gambut dan pemberdayaan masyarakat yang hidup di sekitarnya.
“Keberangkatan Gubri ke London merupakan bentuk nyata dari semangat “menjemput bola” dalam membuka peluang pendanaan global. Salah satu yang ditargetkan adalah penguatan skema REDD+ di tingkat lokal melalui kerja sama internasional yang berpotensi mendatangkan pembiayaan sebesar USD 30 juta atau setara dengan Rp492 miliar,” jelasnya.
Ia menjelaskan, dana tersebut diproyeksikan akan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, restorasi ekosistem, serta penguatan tata kelola lingkungan berbasis kinerja.
Ia menjelaskan, Pemprov Riau juga membawa misi strategis untuk memperkuat arsitektur REDD+, termasuk rencana aksi daerah, sistem pengukuran dan pelaporan (MRV), hingga mekanisme pembagian manfaat (BSM) yang adil dan transparan.
Solusi kreatif
Langkah ini sekaligus menunjukkan kemampuan Gubri Wahid dalam mencari solusi kreatif atas tantangan pembangunan, termasuk di tengah defisit anggaran nasional.
Keikutsertaan Riau dalam forum internasional ini sekaligus menjadi bukti bahwa agenda lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di daerah bisa bersuara di panggung global.
“Melalui partisipasi ini, diharapkan akan terbangun skema investasi hijau berkelanjutan dan pembiayaan berbasis kinerja yang membawa dampak nyata bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Lancang Kuning. Semua biaya ditanggung oleh pihak UNEP, ” tegas Emby.(Rud/N-01)
