Pemkab Samosir Terima 18 Sertifikat Tanah Guna Percepat Pembangunan

DALAM rangka percepatan penyesuaian tata ruang dan penyelesaian permasalahan pertanahan di Provinsi Sumatera Utara, Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, menghadiri Rapat Koordinasi Bupati/Wali Kota se-Sumatera Utara yang diselenggarakan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, pada Rabu (7/5/2025).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution. Agenda utama rakor mencakup penyerahan 215 sertifikat tanah serta penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dengan pemerintah daerah terkait pengelolaan bidang pertanahan dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Samosir menerima 18 sertifikat hak atas tanah yang berlokasi di Kecamatan Pangururan untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan dan perkantoran.

BACA JUGA  Bobby Nasution Serahkan Sapi Kurban ke Kabupaten Humbahas

Gubernur Sumatera Utara dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri ATR/BPN dan menekankan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mengatasi persoalan agraria.

Konflik pertanahan

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan komitmen kementeriannya dalam menyelesaikan konflik pertanahan dengan pendekatan yang berkeadilan dan berorientasi pada solusi win-win, serta menargetkan capaian sertifikasi tanah di Sumut meningkat hingga 70% dalam empat tahun mendatang dari total 4 juta hektare lahan, di mana saat ini sekitar 2 juta hektare masih belum bersertifikat.

Lebih lanjut, Nusron menegaskan pentingnya percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai bagian dari program prioritas nasional. Ia meminta seluruh kepala daerah segera menetapkan wilayah prioritas RDTR dan menyampaikan usulan resmi kepada pemerintah pusat, guna memastikan keselarasan rencana tata ruang dengan kebutuhan pembangunan daerah.

BACA JUGA  Kasus Korupsi HGB ATR/BPN, Monopoli Kewenangan dan Lemahnya Sistem

Bupati Samosir hadir bersama jajaran, antara lain Plt. Kepala Dinas PUTR Rudimantho Limbong, Kabid Aset BPKPD Pangondian Limbong, Kabid IKP Dinas Kominfo Togarma Naibaho, Kabag Pertanahan Charles Samosir, serta Kabag Pemerintahan Belman Sinaga. (Satu/N-01)

Dimitry Ramadan

Related Posts

Pertamina Ajak Masyarakat Jaga Hak atas Energi Bersubsidi

AREA Manager Communication, Relation, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, M. Subhan Amrullah, mengatakan upaya menjaga distribusi energi bersubsidi membutuhkan sinergi dan peran aktif seluruh pihak.…

Pemkab Sleman Hapus Denda Bunga PBB P-2

PEMERINTAH Kabupaten Sleman menghapuskan sanksi administratif berupa bunga atas PBB P-2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) terutang. Kebijakan itu merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman dalam…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Raih Kemenangan Kedua, Garuda Muda Jaga Asa ke Piala Asia

  • November 14, 2026
Raih Kemenangan Kedua, Garuda Muda Jaga Asa ke Piala Asia

Pertamina Ajak Masyarakat Jaga Hak atas Energi Bersubsidi

  • November 14, 2026
Pertamina Ajak Masyarakat Jaga Hak atas Energi Bersubsidi

Soal Subsidi Klub dan Insentif Asosiasi Futsal Provinsi, PSSI bakal Audit Aliran Dana Non-APBN FFI

  • November 14, 2026
Soal Subsidi Klub dan Insentif Asosiasi Futsal Provinsi, PSSI bakal Audit Aliran Dana Non-APBN FFI

Pemkab Sleman Hapus Denda Bunga PBB P-2

  • November 14, 2026
Pemkab Sleman Hapus Denda Bunga PBB P-2

Uang Tunai Rp160 Juta Raib Digondol Pencuri Bermodus Gembos Ban di Sidoarjo

  • November 14, 2026
Uang Tunai Rp160 Juta Raib Digondol Pencuri Bermodus Gembos Ban di Sidoarjo

Partai Koalisi Punya waktu Sepekan untuk Ajukan Nama Cawapres

  • November 13, 2026
Partai Koalisi Punya waktu Sepekan untuk Ajukan Nama Cawapres