SEBANYAK 3.530 pekerja di Provinsi Riau diketahui mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama Februari 2025. Jumlah itu berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Jumlah pekerja yang mengalami PHK di Riau mengalami penambahan berkali-kali lipat jika dibandingkan Januari 2025 lalu yang hanya 323 orang.
“Pada Januari 2025 di Provinsi Riau terdapat 323 orang yang terkena PHK. Namun, pada Februari 2025, jumlahnya pekerja yang terkena PHK bertambah hingga mencapai 3.530 orang,” demikian dilansir dari rilis Kemenaker, Selasa (8/4).
Adapun secara nasional, Provinsi Riau menempati posisi kedua sebagai daerah dengan jumlah pekerja di PHK terbanyak se-Indonesia. Posisi pertama terbanyak adalah Jawa Tengah (Jateng) dengan 10.677 pekerja. Sedangkan jumlah pekerja terkena PHK di Indonesia secara keseluruhan mencapai 18.610 orang.
Di Riau, PT Sambu Group di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan PHK terhadap ribuan karyawan akibat krisis bahan baku kelapa. Sekitar 1.700 pekerja PT Pulau Sambu Group dan 1.800 pekerja PT Riau Sakti United Plantation (RSUP) kehilangan pekerjaan karena perusahaan kesulitan mempertahankan operasional.
Kelangkaan kelapa
PHK ini berdampak pada pekerja dengan masa kerja di bawah lima tahun serta masyarakat sekitar yang bergantung pada industri kelapa. Kebijakan ini diterapkan sejak awal 2025 di beberapa unit PT Sambu Group, terutama di Kecamatan Pulau Burung dan Kateman, Kabupaten Inhil, Riau.
Kelangkaan kelapa menjadi faktor utama PHK ini, dipicu oleh cuaca ekstrem, serangan hama, dan kebijakan ekspor kelapa bulat yang mengurangi pasokan dalam negeri. Akibatnya, produksi menurun drastis, memaksa perusahaan melakukan efisiensi dengan mengurangi tenaga kerja.
A. Ginting selaku Humas dari Sambu Group, menyatakan pada awal 2025, Sambu Group dengan sangat terpaksa melakukan PHK terhadap sejumlah tenaga kerja akibat kelangkaan kelapa selama berbulan-bulan.
Baik PT Pulau Sambu di Guntung dan PT RSUP di Pulau Burung sebagai bagian Sambu Group, dengan sangat terpaksa melakukan efisiensi penggunaan tenaga kerja, karena produksi di bawah kapasitas (running capacity).
Stabilitas ekonomi lokal
Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi lokal dan kelangsungan industri kelapa di wilayah Indragiri Hilir dan sekitarnya, Sambu Group menegaskan komitmennya untuk tetap beroperasi di tengah ketidakpastian pasokan kelapa. Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis guna mencegah ancaman kondisi ekonomi lokal yang bisa semakin memburuk dan seluruh rantai pasok yang bergantung pada industri kelapa.
“Kami memahami pentingnya keberlangsungan industri bagi ekonomi lokal dan Indragiri hilir pada umumnya. Oleh karena itu, Sambu Group berkomitmen untuk terus menyerap hasil panen kelapa dari para petani lokal dan upaya membeli dari berbagai sumber lainnya. Sehingga berapapun banyaknya, pasokan kelapa tetap ada, dan pabrik bisa tetap berproduksi,” ujarnya.
Namun Sambu Group menyadari bahwa pasokan kelapa masih belum bisa stabil dalam beberapa bulan ke depan.
“Hal ini karena perubahan cuaca dan kondisi global yang masih tidak menentu. Kelangkaan kelapa bisa saja berlanjut karena dampak kemarau panjang sebelumnya. Sehingga meskipun ada peningkatan pengiriman kelapa saat ini, belum bisa diprediksi dalam beberapa bulan ke depan akan sama. Pasokan kelapa ke pabrik masih menghadapi ketidakpastian,”sambung Ginting.
Bergantung pasokan
Dalam menghadapi fluktuasi pasokan kelapa, perusahaan harus bisa melakukan tindakan yang efektif dan efisien. Termasuk bila terjadi lonjakan kiriman kelapa secara tiba-tiba, setelah sebelumnya sepi pasokan.
“Perusahaan harus bisa beradaptasi dengan cepat, termasuk jika diperlukan penambahan tenaga kerja, untuk mengimbangi tingginya serapan kelapa, sehingga bisa diproduksi dan tidak terbengkalai,” lanjut Ginting.
Bila terjadi peningkatan pasokan kelapa, perusahaan bisa saja mengambil tindakan jangka pendek, termasuk melakukan rekruitasi tenaga kerja waktu tertentu (bulanan). Pada kondisi ini, maka rekruitasi akan dilakukan oleh Sambu Group langsung, tanpa melibatkan perusahaan alih daya.
“Ini merupakan solusi jangka pendek dan sementara, termasuk menawarkan kembali (pemanggilan) kepada tenaga kerja yang sebelumnya telah di PHK jika diperlukan,” jelas Ginting.
Lapangan kerja
Keputusan untuk tetap beroperasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, terutama dalam upaya membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Serta keberlangsungan rantai pasok kelapa lainnya.
“Kita tentu berharap kondisi sulit ini bisa segera berlalu dan pasokan kelapa bisa segera kembali normal. Sehingga kami dapat kembali menyerap tenaga kerja seperti sediakala, dan perusahaan sebagai industri padat karya, bisa memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan daerah dan ekosistem kelapa Indonesia,” pungkasnya. (Rud/N-01)
