Target Swasembada Pangan Terancam Adanya Efisiensi APBN

TARGET swasembada pangan terancam tidak tercapai dengan efisiensi belanja negara baik APBN maupun APBD lewat Inpres No 1/2025.

Dampak pemangkasan anggaran itu salah satunya menjadikan  anggaran infrastruktur dipotong secara drastis dari yang semula sebesar Rp110,95 triliun menjadi Rp81,38 triliun.

“Pemangkasan ini akan berpengaruh terhadap berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan bendungan dan saluran irigasi,” kata dosen Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik UGM, Endita Prima Ari Pratiwi di Yogyakarta, Jumat (28/2).

Pembangunan bendungan dipastikan memiliki peran penting dalam mendukung sektor pertanian.

Bendungan menyimpan air di musim hujan untuk digunakan saat musim kemarau, sehingga menjamin ketersediaan air sepanjang tahun.

Hal ini memungkinkan peningkatan jumlah musim tanam serta perluasan lahan pertanian, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produksi pangan.

Namun, jika pembangunan bendungan dihentikan demi adanya efisiensi anggaran, target swasembada pangan bisa terancam.

Meski tanpa adanya pemangkasan, anggaran untuk irigasi saat ini sebenarnya sudah bisa disebut terbatas.

BACA JUGA  Bupati Garut Konsultasi ke Kementan Soal Irigasi dan Pertanian

Hal ini terlihat dari saluran irigasi yang kondisinya banyak yang rusak. Bisa jadi, ujarnya karena anggaran memang kurang.

“Pemotongan anggaran bisa jadi efisien jika tepat sasaran. Alokasi anggaran untuk pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur irigasi seharusnya tetap menjadi prioritas,” tuturnya.

Swasembada pangan terancam karena irigasi rusak

Endita kemudian mengutip Peraturan Menteri PUPR No.14 tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Indonesia memiliki daerah irigasi sebesar 9,14 juta hektare.

Meski saat ini luas tersebut sudah berubah dan sebagian berkurang karena perubahan tata guna lahan dan urbanisasi, ada juga pengembangan daerah irigasi.

Beberapa sumber menyebutkan sekitar 1 juta hektare lahan pertanian produktif telah beralih fungsi karena urbanisasi.

Sementara, pada RPJMN 2019-2024, target pembukaan daerah irigasi baru adalah 1 juta hektare.

BACA JUGA  Pakar Prediksi Kabinet Prabowo-Gibran akan Gemuk

“Perlu dicatat bahwa daerah irigasi yang baru dibuka, terutama di daerah dengan tanah-tanah marginal, tidak dapat seproduktif daerah irigasi yang sudah ada sejak lama dengan tanah yang matang dan subur,” jelasnya.

Separuh jaringan irigasi rusak

Melihat data Kementerian PUPR tahun 2014, jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat yang berada dalam kondisi baik sekitar 77%.

Endita menuturkan lebih dari separuh jaringan irigasi yang dikelola pemerintah daerah berada dalam kondisi rusak.

“Segala kerusakan yang terlihat dari kondisi jaringan irigasi di Indonesia ini tentu bisa disebabkan oleh kemampuan anggaran pemerintah daerah yang tidak sekuat pemerintah pusat,” paparnya.

Endita mengkhawatirkan jika anggaran Kementerian yang dipotong adalah anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur.

Maka yang akan terjadi adalah semakin banyak jaringan irigasi yang rusak dan tidak terawat sehingga tidak dapat mengalirkan air sesuai yang direncanakan.

BACA JUGA  Delegasi 4 Negara Afrika Ikuti Pelatihan di Fapet UGM

“Akibatnya, air yang dibutuhkan oleh tanaman tidak bisa sampai ke lahan pertanian, tentu produksi pertanian pun akan menurun,” katanya.

Pengurangan anggaran

Di tengah pengurangan anggaran ini, selain perbaikan dan penambahan jaringan irigasi, penguatan teknologi pertanian seperti program modernisasi irigasi sangat diperlukan.

Namun modernisasi membutuhkan infrastruktur irigasi yang memadai dan anggaran yang signifikan.

Oleh karena itu, langkah yang lebih mendesak adalah menyelesaikan masalah sosial seperti memperbaiki tata kelola dan kepastian hukum di bidang irigasi.

“Seringkali, kendala sosial dan non-teknis menjadi hambatan dalam mewujudkan jaringan irigasi yang efisien,” kataEndita.

Sehingga perbaikan di aspek ini akan memberikan dampak jangka panjang bagi produktivitas pertanian. (AGT/S-01)

Siswantini Suryandari

Related Posts

Pertamina Ajak Masyarakat Jaga Hak atas Energi Bersubsidi

AREA Manager Communication, Relation, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, M. Subhan Amrullah, mengatakan upaya menjaga distribusi energi bersubsidi membutuhkan sinergi dan peran aktif seluruh pihak.…

Soal Subsidi Klub dan Insentif Asosiasi Futsal Provinsi, PSSI bakal Audit Aliran Dana Non-APBN FFI

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Federasi Futsal Indonesia (FFI), termasuk rencana audit dana non-APBN. Hal itu untuk menelusuri persoalan tunggakan subsidi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Gasak Afganistan, Indonesia Segel Tiket ke Piala Asia U-17

  • November 17, 2026
Gasak Afganistan, Indonesia Segel Tiket ke Piala Asia U-17

Perubahan Iklim Bisa Memicu Lonjakan Penyakit DBD

  • November 17, 2026
Perubahan Iklim Bisa Memicu Lonjakan Penyakit DBD

Polisi Tangkap Tersangka Tindak Pidana Kekerasan Seksual

  • November 17, 2026
Polisi Tangkap Tersangka  Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Robert Pattinson Mengaku Terhormat Terpilih Perankan James Bond

  • November 17, 2026
Robert Pattinson Mengaku Terhormat Terpilih Perankan James Bond

Indeks Kematangan Perangkat Daerah Kabupaten Sergai Capai 32,2

  • November 17, 2026
Indeks Kematangan Perangkat Daerah Kabupaten Sergai Capai 32,2

Sungai Cikalintu Kota Bandung Meluap, 35 KK Terdampak Banjir

  • November 17, 2026
Sungai Cikalintu Kota Bandung Meluap, 35 KK Terdampak Banjir