Pelaku Usaha di Samosir Keluhkan Mahalnya Biaya Sampah

TINGGINYA Tingginya biaya pengangkutan sampah di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara membuat para pelaku usaha berteriak. Mereka merasa kebijakan tarif yang diberlakukan pemerintah daerah terlalu memberatkan, terutama karena sebagian besar sampah berasal dari para wisatawan yang datang berkunjung.

Sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 Tahun 2024, pelaku usaha harus membayar Rp500 ribu untuk setiap truk sampah yang diangkut menggunakan fasilitas pemerintah. Jika mereka menggunakan kendaraan pribadi untuk mengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Tele, biaya yang dikenakan adalah Rp250 ribu per truk.

“Kami hanya menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. Biaya ini termasuk untuk pemanfaatan fasilitas di TPA,” ungkap boru Pandiangan salah seorang petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir, Selasa (21/1).

BACA JUGA  Empat Rumah Terancam Longsor, Pemerintah Diminta Tanggap

“Kami sudah berusaha mengikuti aturan, tapi biaya seperti ini sangat memberatkan. Kami berharap pemerintah mau mendengar keluhan kami dan mencari solusi yang lebih adil,” ujar salah seorang pelaku.

Tidak rutin

Masalah lain yang muncul adalah pengangkutan sampah yang dilakukan tidak setiap hari. Akibatnya, sampah sering kali harus disimpan dalam karung hingga jumlahnya cukup untuk satu truk.

“Kalau pengangkutan dilakukan rutin setiap hari, sampah tidak akan menumpuk. Selain itu, biaya pengangkutan bisa dibuat lebih terjangkau dan tetap, bukan per truk seperti sekarang,” tambah seorang pelaku usaha lainnya.

Kaji ulang

Para pelaku usaha mendesak pemerintah daerah untuk mengkaji ulang sistem pengelolaan sampah, baik dari segi biaya maupun jadwal pengangkutan. Mereka mengusulkan sistem pembayaran yang lebih fleksibel, seperti berdasarkan volume sampah, serta pengangkutan yang dilakukan secara teratur untuk menghindari penumpukan.

BACA JUGA  Lindi TPA Berisiko Cemari Air dan Tanah

“Lingkungan bersih itu tanggung jawab bersama. Tapi pemerintah juga harus membuat kebijakan yang mendukung, bukan justru membebani kami,” tutup seorang pelaku usaha.

Keluhan ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Samosir. Dengan solusi yang lebih efektif dan berkeadilan, pelaku usaha berharap dapat berkontribusi lebih baik dalam menjaga kebersihan lingkungan tanpa merasa terbebani. (Satu/N-01)

Dimitry Ramadan

Related Posts

GMKI: Pemuda bukan Alat Kepentingan Penguasa

KETUA Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Pematangsiantar-Simalungun, Yova Ivo Cordiaz Purba menegaskan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda bukan sekedar kegiatan seremoni tahunan. Lebih dari itu sebagai momentum untuk menguji…

Polda Jateng Utamakan Edukasi dalam Operasi Patuh Candi 2026

POLDA Jawa Tengah terus mengedepankan upaya preemtif dan preventif dalam Operasi Patuh Candi 2026 untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Melalui edukasi langsung, penyampaian imbauan, dan pembagian…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Luncurkan Proyek SHIELD, UGM Kaji Wolbachia dalam Pengendalian Dengue

  • October 29, 2026
Luncurkan Proyek SHIELD, UGM Kaji Wolbachia dalam Pengendalian Dengue

Mahasiswa Universitas ‘Aisyiyah itu Meraup Cuan dari Sampah

  • October 29, 2026
Mahasiswa Universitas ‘Aisyiyah itu Meraup Cuan dari Sampah

GMKI: Pemuda bukan Alat Kepentingan Penguasa

  • October 29, 2026
GMKI: Pemuda bukan Alat Kepentingan Penguasa

Bekuk Melbourne Victory, Persib Kukuh di Puncak Klasemen ACL 2

  • October 28, 2026
Bekuk Melbourne Victory, Persib Kukuh di Puncak Klasemen ACL 2

Presiden Prabowo Terima Menlu Singapura di Hambalang

  • October 28, 2026
Presiden Prabowo Terima Menlu Singapura di Hambalang

Demi Keadilan, Jumlah Pemain Asiang di League Cup Dibatasi

  • October 28, 2026
Demi Keadilan, Jumlah Pemain Asiang di League Cup Dibatasi