UNTUK menghindari korban atau bencana di masa depan, opsi relokasi rumah warga yang berada di zona berbahaya harus mulai dikaji. Hal itu dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto saat berdialog dengan pengungsi korban banjir lahar hujan dan tanah longsor di Sumatera Barat, Rabu (15/5).
Menurutnya tim Badan Geologi, BNPB, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) saat ini tengah mengkaji sejumlah area dari daerah terdampak atau berpotensi terdampak, hingga yang tergolong aman untuk ditinggali dan mana yang memang harus direlokasi.
Selanjutnya pemerintah provinsi akan menyediakan lahan sedangkan pembangunan rumahnya akan dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan BNPB.
“Jika nanti termasuk daerah berbahaya dan ke depan ingin selamat ketika ada bencana susulan, sebaiknya Bapak dan Ibu pindah, lahannya akan disiapkan oleh pemerintah, Pak Gubernur akan menyediakan lahan, rumahnya dibangun oleh BNPB dan Kementerian PUPR. Nanti yang menentukan aman dan tidaknya mereka yang ahli dari Badan Geologi dan BMKG,” ujar Suharyanto.
Ia melanjutkan relokasi bagian penting dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Tujuannya untuk menghindari dampak yang lebih besar jika terjadi bencana susulan. Karena itu ia berharap warga yang rumah mereka masuk dalam zona berbahaya agar bersedia dipindahkan.
Adapun warga yang tidak pindah dan rumahnya relatif berada di zona aman namun rusak, pemerintah akan memberikan bantuan perbaikan. Bantuan perbaikan itu mulai dari Rp60 juta untuk rusak berat, Rp30 juta rusak sedang, dan Rp15 juta rusak ringan.
“Sambil menunggu rumahnya jadi, akan diberikan juga bantuan dana tunggu hunian atau dana kontrak sampai maksimal enam bulan ke depan tapi semoga sebelum enam bulan rumahnya sudah jadi,” ujarnya
Saat merespons rencana relokasi tersebut, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Agam telah memiliki lokasi tempat relokasi tersebut apabila ada masyarakat yang ingin direlokasi dan tidak memiliki lahan baru.
“Kami sudah berbicara dengan Pemerintah Kabupaten Agam dan sudah menyiapkan lokasi tersebut jika memang ada masyarakat yang ingin dipindah pada intinya pemerintah akan bangunkan lagi rumah warga yang rusak,” kata Mahyeldi.
Namun ia belum merinci di mana tepatnya lokasi rumah yang akan dibangun. Kendati demikian dia masih terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota mencari lokasi yang aman dan jauh dari zona berbahaya berdasarkan kajian dari Badan Geologi dan BMKG. (*)
