Gibran Ogah Jawab Wacana PKS Gabung Koalisi Pemerintah

GIBRAN Rakabuming Raka tidak bersedia komentar atas sikap Partai Gelora yang menolak PKS bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Itu ( tentang PKS gabung pemerintahan Prabowo-Gibran) nanti yang menjawab pak presiden terpilih saja yah,” kilah putra sulung Presiden Jokowi iti ketika ditanya wartawan seusai Rapat Paripurna LKPJ Wali Kota Solo, Selasa (29/4).

Ia juga tidak mau menjawab ketika ditanyakan sikap Partai Gelora yang menolak PKS bergabung dalam koalisi pemerintahannya bersama Presiden Prabowo yang akan diawali mulai 20 Oktober mendatang.

“ Ya coba tanyakan ke Partai Gelora (tolak PKS gabung koalisi),” ujar suami Selvi Ananda tersebut yang langsung masuk ke mobil dengan kawalan Paspampres.

BACA JUGA  Jamsos Institute Desak Pemerintah Revisi PP No 45 Tahun 2015

Seperti diberitakan sebelumnya, Waketum Gelora Fahri Hamzah, menyarankan PKS agar menpertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan bergabung dengan pemerintahan Prabowo – Gibran.

“Toh sejauh ini belum ada tawaran dari Prabowo – Gibran,” ujar eks politisi PKS itu ketika diminta tanggapan dari wartawan di Jakarta, Senin ( 29/4).

Dia mengatakan, sebenarnya Partai Gelora tidak mempermasalahkan jika PKS ingin gabung pemerintahan Prabowo. Bagi partainya yang belum mendapatkan kursi di DPR RI Senayan, keinginan PKS bukan masalah mereka.

Hanya Fahri merasa aneh jika PKS jadi bergabung ke koalisi pemerintahan baru mendatang. Sebab masalahnya adalah lebih dengan diri mereka sendiri dan gagasan-gagasan yang selama ini seolah-olah sulit dikompromikan dengan siapa pun.

BACA JUGA  Hasil Survei, Bupati Karawang Aep Syaepuloh Tempati Urutan Teratas

Karena itu, ia menyarankan PKS mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan akan bergabung pemerintahan atau tidak. (Wid/N-01)

Dimitry Ramadan

Related Posts

Tolak Keterangan Kusnadi, Khofifah Bantah Terima Fee Ijon Hibah

GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan tegas membantah keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang menyebut adanya praktik pembagian fee hingga 30 persen dalam…

Pemerintah Diminta Sosialisasikan Penonaktifan Penerima PBI JKN Lebih Awal

KEBIJAKAN penonaktifan 11 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional melalui pendanaan yang dibayar melalui APBN yang dikenal dengan PBI atau Penerima Bantuan Iuran, telah menimbulkan kegaduhan. Banyak warga yang mengetahui keanggotaanya…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Donasi untuk Keluarga James Van Der Beek Capai 2 Juta Dolar

  • February 13, 2026
Donasi untuk Keluarga James Van Der Beek Capai 2 Juta Dolar

Kemensos Gandeng BPS Cek 11 Juta PBI-JKN Nonaktif

  • February 13, 2026
Kemensos Gandeng BPS Cek 11 Juta PBI-JKN Nonaktif

Mensos Kerahkan Pendamping PKH Cek 11 Juta PBI-JK Nonaktif

  • February 13, 2026
Mensos Kerahkan Pendamping PKH Cek 11 Juta PBI-JK Nonaktif

Kemenag Perkuat Kolaborasi Nasional Zakat dan Wakaf 2026

  • February 13, 2026
Kemenag Perkuat Kolaborasi Nasional Zakat dan Wakaf 2026

Pemilik 24 Satwa Dilindungi Ditahan di Manado

  • February 13, 2026
Pemilik 24 Satwa Dilindungi Ditahan di Manado

Desi Safitri Raih IPK 3,95, Jadi Lulusan Terbaik S1 UNY

  • February 13, 2026
Desi Safitri Raih IPK 3,95, Jadi Lulusan Terbaik S1 UNY