Politik Uang dan Sembako Bayangi Pilkada Pematangsiantar

ASOSIASI Pengajar Politik Kebijakan Publik (APPKP) Pematangsiantar mengendus adanya dugaaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun tim kampanye pasangan calon (paslon) selama tahapan Pilkada.

Ketua APPKP Muhammad Syahfii Siregar mengungkapkan ada beberapa dugaaan pelanggaran tindakan politisasi yang dilakukan peserta Pilkada maupun tim kampanye paslon untuk mendulang suara. Dua di antaranya yakni politik uang dengan membagi-bagikan uang pada acara tertentu dan kampanye, serta politisasi bantuan sembako.

“Dimbau kepada para tim kampanye paslon untuk menghindari hal tersebut, dan kepada para penyelenggara Bawaslu agar memastikan atau mengawasi isu-isu dalam pilkada 2024. Selanjutnya setiap adanya informasi awal dari masyarakat setidak Bawaslu menanggapi setiap adanya informasi tersebut,” kata Syafii, Rabu (23/10).

BACA JUGA  Pendaftaran Pilkada di DPD PKS Kota Tegal Mulai Dibanjiri Peminat

Dan terkait metode kampanye Iklan media massa cetak dan elektronik mantan Ketua Bawaslu Pematangsiantar itu mengingatkan agar para penyelenggara mengawasi tahapan jadwal kampanye iklan media massa cetak dan iklan media massa elektronik serta pelaksanaan metode iklan tersebut dimulai 10-23 November.

Saat dimintai keterangan dari Bawaslu Pematangsiantar tentang adanya dugaan politisasi uang dan politisasi bantuan kemanusiaan berupa sembako di Kota Pematangsiantar hingga berita ini diturunkan pihak Bawaslu Pematangsiantar belum ada memberikan keterangan terkait hal tersebut.

Namun sebelumnya, Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Sumut Saut Boangmanalu menyampaikan bahwa untuk memberantas politik uang saat pilkada hendaknya harus mengedepankan pencegahan. (Ais/N-01)

BACA JUGA  20 Balon Walikota dan Wakil Walikota PDIP Solo Diminta Sosialisasikan Gagasan Mereka

Dimitry Ramadan

Related Posts

PMI Diharapkan Jadi Gerakan Edukasi untuk Publik

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap Palang Merah Indonesia (PMI) menjadi gerakan edukasi bagi kepentingan publik, termasuk bagi remaja. Dengan demikian, remaja bisa memahami makna pertolongan yang pertama saat kecelakaan…

Pemprov Jabar Klaim Jumlah Anak tidak Sekolah Turun 32,37 Persen Sepanjang 2026

JUMLAH anak tidak sekolah (ATS) di Jawa Barat diklaim  turun sepanjang 2026. Hingga 20 November 2026, jumlah ATS di Jawa Barat sebanyak 437.984 orang. Angka tersebut turun 32,37 persen atau…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Persija dan Persebaya Tertahan, Bhayangkara Raih Kemenangan

  • November 22, 2026
Persija dan Persebaya Tertahan, Bhayangkara Raih Kemenangan

PMI Diharapkan Jadi Gerakan Edukasi untuk Publik

  • November 21, 2026
PMI Diharapkan Jadi Gerakan Edukasi untuk Publik

Pemprov Jabar Klaim Jumlah Anak tidak Sekolah Turun 32,37 Persen Sepanjang 2026

  • November 21, 2026
Pemprov Jabar Klaim Jumlah Anak tidak Sekolah Turun 32,37 Persen Sepanjang 2026

KSP Sebut IPM Garut di Bawah Rata-rata Provinsi Jawa Barat

  • November 21, 2026
KSP Sebut IPM Garut di Bawah Rata-rata Provinsi Jawa Barat

Diduga Pelaku TPPO Anak Lewat MiChat di Hotel, Seorang Pria Ditangkap Polisi

  • November 21, 2026
Diduga Pelaku TPPO Anak Lewat MiChat di Hotel, Seorang Pria Ditangkap Polisi

Diberi Nilai Tinggi Ombudsman, Wagub Jabar Siap Berbenah

  • November 21, 2026
Diberi Nilai Tinggi Ombudsman, Wagub Jabar Siap Berbenah