PERGURUAN TINGGI didorong untuk melakukan transformasi organisasi untuk mengejar reputasi global tanpa harus kehilangan jati diri. Hal itu disampaikan Menko PMK Pratikno saat mengisi pelatihan Akademi Kepemimpinan Pendidikan Tinggi (AKPT) secara daring di hadapan para pimpinan dan calon pemimpin perguruan tinggi yang berlangsung di Balai Senat UGM, Kamis (24/9)
Transformasi, jelasnya, sebagai proses yang membutuhkan arah strategis sekaligus kemampuan menyesuaikan diri dengan konteks masing-masing institusi. Pada akhirnya, kemajuan perguruan tinggi ditempatkan dalam kaitannya dengan manfaat yang lebih luas bagi manusia dan masyarakat.
“Mari kita gunakan teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Mari kita mengejar reputasi global tanpa kehilangan jati diri. Mari kita menggunakan otonomi untuk memperbesar manfaat publik,” kata Pratikno.
Visi, statuta, renstra dan rencana induk
Untuk mendorong transformasi organisasi, Pratino mengingatkan pimpinan perguruan tinggi untuk menetapkan visi, statuta, rencana strategis, rencana induk, dan anggaran tahunan berjalan dalam satu garis, sekaligus melakukan evaluasi secara berkala agar strategi dapat disesuaikan ketika kondisi berubah.
Didukung ketersediaan data yang akurat menjadi bagian penting dalam proses tersebut, termasuk untuk membantu pimpinan mengambil keputusan secara lebih tepat.
“Semaunya dievaluasi secara berkelanjutan tapi harus tetap mempertahankan arah. Dashboard pimpinan ini sangat penting untuk memonitor data live dan membuat keputusan secara presisi,” tutur Pratikno.
Dalam kerangka transformasi tersebut, bidang pendidikan, riset, sumber daya manusia, digitalisasi dan kecerdasan artifisial, keuangan, tata kelola, hingga internasionalisasi perlu ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem yang saling berkaitan.
Mandat utama perguruan tinggi
Adapun dalam hal pemanfaatan teknologi, perlu disertai perhatian pada privasi, keamanan, integritas akademik, dan kesenjangan akses, sementara kemandirian keuangan diarahkan untuk menjaga mutu pendidikan, keberlanjutan riset, fasilitas, serta kesejahteraan sivitas akademika.
Menurutnya, arah pengelolaan tersebut pada akhirnya tetap perlu berpijak pada mandat utama perguruan tinggi untuk menghasilkan manusia dan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Kemandirian keuangan bukan berarti universitas harus menjadi entitas komersial. Kemandirian keuangan berarti universitas mampu menjaga mutu, keterjangkauan, menjaga riset, menjaga fasilitas dan menjamin kesejahteraan secara berkelanjutan,” jelas Pratikno.
Tingkatkan kinerja organisasi
Sementara Ketua Dewan Guru Besar (DGB) UGM Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., menuturkan penyusunan rencana strategis atau renstra merupakan bagian penting dalam tahapan perjalanan kepemimpinan organisasi di sebuah perguruan tinggi.
Renstra bahkan perlu disusun dengan melihat capaian kepemimpinan sebelumnya, kondisi organisasi saat ini, serta tantangan yang akan dihadapi dalam beberapa tahun ke depan. Dari pijakan tersebut, perguruan tinggi dapat menentukan target sekaligus langkah untuk membawa organisasi menuju kondisi yang diharapkan.
“Fungsi utama dari Renstra itu sebetulnya meningkatkan kinerja organisasi, lalu menyusun rencana kerja dan penganggaran serta mengevaluasi dan memantau kinerjanya,” jelas
Transformasi tata kelola organisasi perguruan tinggi, menurut Panut perlu dilihat dari sisi manfaat yang dihasilkan bagi sivitas akademika dan masyarakat.
Peningkatkan kesejahteraan dosen
Perubahan yang dilakukan dapat menghasilkan dampak berantai, misalnya ketika peningkatan kesejahteraan dosen mendorong kualitas pembelajaran dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas lulusan.
Dengan demikian, capaian transformasi perlu dibaca dari kemanfaatan yang muncul bagi berbagai pihak, bukan semata dari perubahan kelembagaan yang dilakukan.
“Kalau kita bisa membuat transformasi perguruan tinggi, dosen-dosennya menjadi lebih bahagia, lebih sejahtera. Kemudian nanti dampak lanjutannya mengajarnya baik, kemudian lulusannya dididik dengan baik,” jelas Panut.
Pintu masuk diskusi
Perspektif mengenai dampak tersebut kemudian menjadi pintu masuk diskusi peserta. Salah satu pertanyaan yang muncul berkaitan dengan posisi inovasi ketika perguruan tinggi harus berjalan dalam kerangka regulasi dan memiliki sumber daya yang terbatas.
Peserta juga membagikan pengalaman bahwa perubahan kultur organisasi membutuhkan waktu, bahkan ketika visi dan Renstra telah disusun, sehingga implementasi menjadi tantangan tersendiri bagi pimpinan.
Menanggapi persoalan tersebut, Panut menilai perguruan tinggi memang masih menghadapi keterbatasan dalam menjalankan otonomi, terutama ketika inovasi berhadapan dengan mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku.
Diskusi juga berkembang pada persoalan pendanaan inovasi. Panut menjelaskan bahwa perguruan tinggi perlu memiliki kemampuan mengembangkan sumber daya untuk mendukung gagasan dan program yang ingin dijalankan, termasuk melalui pemanfaatan hasil riset dan pengelolaan aset secara tepat.
Teaching university
Pada saat yang sama, capaian sebuah universitas tidak dapat dilepaskan dari konteks dan tahap perkembangannya. Perguruan tinggi yang masih berorientasi pada teaching university, misalnya, tetap dapat menghasilkan dampak melalui lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki karakter yang baik.
“Dampak itu tidak seragam ukurannya. Jadi bagi universitas yang masih menyatakan diri sebagai teaching university, menghasilkan lulusan-lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat itu juga berdampak,” paparnya. (AGT/M-01)
