GURU Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. M. Amin Abdullah menegaskan pendidikan Pancasila dituntut bertransformasi dan tidak lagi cukup diajarkan sebagai mata kuliah yang berorientasi hafalan ataupun doktrin normatif.
“Pancasila harus hadir sebagai etika keilmuan yang menuntun cara berpikir, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan memecahkan persoalan masyarakat,” katanya dalam Simposium Nasional Pendidikan Pancasila bertajuk ‘Pendidikan Pancasila melalui Integrasi Ilmu, Spiritualitas, dan Kebangsaan: Penguatan Ideologi Pancasila dalam Perspektif Integratif–Interkonektif–Transformatif’ di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Pada materi bertajuk ‘Pancasila sebagai Etika Keilmuan dan Spiritualitas Kebangsaan’ Prof. Amin Abdullah mengkritik praktik pendidikan Pancasila yang selama ini lebih banyak bergerak di wilayah politik, legalistik, dan indoktrinasi.
Paradigma lama
Menurutnya, pendekatan tersebut merupakan warisan paradigma lama yang menempatkan Pancasila sebagai kumpulan nilai yang harus dihafal sehingga kurang memberi ruang bagi tumbuhnya daya refleksi dan nalar kritis mahasiswa.
“Trauma sejarah pembelajaran Pancasila yang bersifat satu arah membuat Pancasila sering dipahami sebagai slogan, bukan sebagai cara berpikir,” ungkapnya.
Prof. Amin pada kesempatan itu kemudian menawarkan perubahan paradigma dengan menempatkan Pancasila sebagai living philosophy, yakni filsafat yang hidup dalam tindakan dan pengambilan keputusan sehari-hari. Dalam pandangannya, Pancasila harus menjadi fondasi etik bagi aparatur negara, akademisi, mahasiswa, ilmuwan, maupun masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan kebangsaan yang terus berkembang.
Ia memperkenalkan gagasan penting bahwa Pancasila perlu diposisikan sebagai epistemological tool atau alat berpikir dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, Pancasila tidak lagi menjadi sekadar objek yang dipelajari, tetapi menjadi perspektif yang digunakan untuk membaca, mengkritisi, dan menawarkan solusi atas berbagai persoalan sosial maupun perkembangan sains dan teknologi.
“Ilmuwan, guru, maupun mahasiswa tidak cukup mengetahui apa itu Pancasila, tetapi harus mampu menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai kacamata dalam membaca realitas.”
Algoritma media sosial
Ia mencontohkan bagaimana perkembangan algoritma media sosial yang memicu polarisasi dapat dianalisis menggunakan perspektif Sila Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial. Dengan pendekatan tersebut, ilmu pengetahuan tidak pernah dipahami sebagai sesuatu yang bebas nilai, tetapi selalu berpijak pada dimensi etik dan kemanusiaan.
Gagasan tersebut menjadi kelanjutan dari paradigma Integrasi-Interkoneksi yang selama ini dikembangkan UIN Sunan Kalijaga. Dalam paradigma tersebut, ilmu-ilmu keislaman, sains modern, ilmu sosial, humaniora, dan filsafat tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling berdialog untuk menghasilkan solusi yang lebih utuh terhadap persoalan masyarakat.
Pancasila, menurut Prof. Amin, menjadi titik temu yang memperkuat dialog antardisiplin ilmu sekaligus menghadirkan dimensi spiritualitas dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
Menurutnya, perubahan paradigma tersebut harus diikuti reformasi metode pembelajaran. Ia mengkritik model pendidikan yang masih berorientasi pada ceramah dan hafalan (banking concept of education), karena tidak lagi memadai untuk menyiapkan generasi yang mampu menghadapi kompleksitas dunia digital.
Tiga pendekatan
Sebagai alternatif, Prof. Amin menawarkan tiga pendekatan pembelajaran mutakhir. Pertama, Phenomenon-Based Learning dan Case-Based Method, yakni memulai pembelajaran dari persoalan nyata seperti deforestasi, konflik agraria, atau persoalan etika teknologi, kemudian menganalisisnya melalui perspektif Pancasila hingga menghasilkan solusi yang kontekstual.
Kedua, Living Lab dan Service-Learning, yang membawa mahasiswa belajar langsung di tengah masyarakat melalui riset komunal, pendampingan UMKM, maupun proyek literasi digital. Ketiga, Socratic Dialogue dan Dilemma Moral Scoring, yaitu pembelajaran berbasis dialog kritis dan dilema moral yang menguji kualitas penalaran etis, bukan sekadar kemampuan mengingat teori.
Konsekuensinya, lanjut Prof. Amin, Pendidikan Pancasila perlu mengalami reorientasi kurikulum. Mata kuliah Pancasila tidak lagi berdiri sendiri, tetapi diinterkoneksikan dengan disiplin ilmu masing-masing, seperti Kedokteran, Teknik Informatika, Ekonomi, maupun studi keislaman. Dengan demikian, mahasiswa belajar mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sesuai konteks profesi dan bidang keilmuan yang akan mereka tekuni.
Pada bagian akhir paparannya, Prof. Amin menghubungkan paradigma Integrasi-Interkoneksi dengan Critical Discourse Analysis (CDA) atau Analisis Wacana Kritis. Menurutnya, CDA dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam paradigma Integrasi-Interkoneksi karena membantu akademisi membaca hubungan antara teks, kekuasaan, dan realitas sosial secara lebih kritis.
Pertemuan agama dan ilmu pengetahuan
Ia menjelaskan bahwa paradigma Integrasi-Interkoneksi merupakan kerangka besar yang mempertemukan ilmu agama, sains, sosial, dan humaniora, sedangkan CDA menjadi salah satu pendekatan metodologis yang dapat digunakan untuk membongkar ketimpangan sosial, dominasi, maupun praktik-praktik ketidakadilan yang tersembunyi di balik wacana.
“Paradigma Integrasi-Interkoneksi adalah rumah besarnya, sedangkan Critical Discourse Analysis merupakan salah satu pisau bedah yang bekerja di dalam rumah tersebut,” katanya.
Bagi UIN Sunan Kalijaga, gagasan Prof. Amin Abdullah tersebut bukan sekadar tawaran metodologi pembelajaran, tetapi juga penegasan kembali identitas akademik kampus yang sejak awal mengembangkan paradigma Integrasi-Interkoneksi.
Dalam konteks Pendidikan Pancasila, paradigma tersebut membuka ruang agar nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, dan keadilan tidak berhenti sebagai konsep normatif, melainkan menjadi etika keilmuan yang hidup, membimbing pengembangan sains, teknologi, dan kebijakan publik demi kemaslahatan masyarakat. (AGT/M-01)
