PROYEKSI pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen year-on-year (yoy) pada 2026, sebagaimana disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti, menjadi indikator stabilitas awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sekaligus tantangan ekonomi 2026. Namun, bagi pemerintahan yang membawa visi besar kemandirian nasional, angka tersebut bukanlah garis finis, melainkan titik awal pembuktian.
Sejak awal, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh terus bergantung pada ekonomi berbasis konsumsi dan impor. Visi ekonomi yang ia sampaikan berulang kali bertumpu pada ketahanan pangan, kemandirian energi, industrialisasi nasional, serta keberpihakan pada rakyat kecil. Tantangannya, apakah visi tersebut mampu menjawab realitas struktural ekonomi Indonesia pada 2026.
Selama satu dekade terakhir, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Pola ini memberi stabilitas jangka pendek, tetapi tidak cukup kuat menopang kedaulatan ekonomi jangka panjang. Tekanan harga pangan dan energi yang masih terasa serta daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih menunjukkan bahwa ketergantungan pada konsumsi memiliki batas.
Tantangan ekonomi 2026, ketahanan pangan masih relevan
Dalam konteks inilah agenda ketahanan pangan Presiden Prabowo menjadi relevan. Peningkatan produksi beras, jagung, dan komoditas strategis lain tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas harga, tetapi juga memperkuat daya beli dan mengurangi ketergantungan impor. Ketahanan pangan, dalam visi Prabowo, bukan sekadar urusan sektor pertanian, melainkan fondasi stabilitas ekonomi dan sosial nasional.
Tantangan lain yang dihadapi adalah tingginya ketergantungan terhadap impor barang modal dan bahan baku industri. Kondisi ini menyebabkan setiap lonjakan pertumbuhan justru berpotensi mendorong aliran devisa ke luar negeri. Di sinilah agenda industrialisasi dan hilirisasi yang diusung pemerintahan Prabowo diuji secara nyata.
Hilirisasi sumber daya alam tidak cukup berhenti pada peningkatan ekspor bahan setengah jadi. Pemerintah perlu memastikan terbentuknya industri nasional yang kuat, mampu menyerap tenaga kerja, dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Visi ekonomi Presiden Prabowo menempatkan negara sebagai aktor aktif, bukan sekadar regulator pasif, dalam membangun fondasi industri strategis.
Di sektor energi, komitmen menuju kemandirian juga menjadi kunci pertumbuhan 2026. Fluktuasi harga energi global telah berulang kali menekan stabilitas ekonomi domestik. Oleh karena itu, penguatan energi nasional, baik melalui optimalisasi sumber daya dalam negeri maupun pengembangan energi baru terbarukan menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pertumbuhan jangka menengah.
Namun, visi besar tersebut tidak lepas dari tantangan implementasi. Pemerintahan Presiden Prabowo dituntut mampu menyeimbangkan ambisi pembangunan dengan disiplin fiskal. Program-program strategis harus dirancang tepat sasaran, berorientasi hasil, dan tidak terjebak pada kebijakan populis jangka pendek yang berisiko membebani keuangan negara.
Tahun 2026 menjadi fase penting konsolidasi awal pemerintahan Presiden Prabowo. Pertumbuhan ekonomi 5 persen akan dinilai bukan semata dari angka statistik, tetapi dari sejauh mana struktur ekonomi mulai bergeser menuju kemandirian. Apakah impor pangan berkurang, industri nasional menguat, lapangan kerja tercipta, dan daya beli masyarakat membaik secara nyata.
Jika visi kemandirian ekonomi yang digaungkan Presiden Prabowo mampu diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret dan konsisten, maka 2026 dapat menjadi titik awal transformasi ekonomi Indonesia menuju negara yang kuat, berdaulat, dan berdiri di atas kaki sendiri. Sebaliknya, tanpa keberanian melakukan pembenahan struktural, pertumbuhan 5 persen berisiko menjadi stabilitas semu yang jauh dari cita-cita besar pembangunan nasional. (S-01)
Penulis
Siswantini Suryandari
