LANGKAH Presiden Prabowo Subianto yang mengumpulkan sekitar 800 perwira tinggi (Pati) TNI dan Polri di Istana Negara, Rabu (7/10/2026) patut diapresiasi. Pasalnya pertemuan bisa menjadi momentum untuk menyatukan persepsi mengenai arah kebijakan nasional sekaligus memperkuat kesiapan TNI dan Polri menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks.
Hal itu diungkapkan Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting. Menurut Ginting, pertemuan yang berlangsung sekitar lima jam tersebut memiliki arti strategis karena tidak sekadar menjadi agenda rutin Presiden bersama jajaran pimpinan institusi pertahanan dan keamanan.
“Pertemuan Presiden dengan sekitar 800 perwira tinggi TNI dan Polri ini patut diapresiasi. Ini menunjukkan keseriusan Presiden dalam membangun konsolidasi pertahanan dan keamanan nasional sekaligus memastikan adanya kesamaan visi menghadapi tantangan ke depan,” kata Ginjing dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (08/10/2026).
Kualitas SDM
Ia menilai, pesan Presiden Prabowo mengenai pentingnya profesionalisme, peningkatan pendidikan dan latihan, penguasaan teknologi, kemampuan menghadapi perang hibrida, drone, teknologi informasi serta ancaman siber merupakan arahan yang sangat relevan dengan perkembangan ancaman keamanan modern.
Menurutnya, perang dan konflik masa depan tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah pasukan maupun persenjataan konvensional. Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu.
“Militer dan kepolisian masa depan membutuhkan personel yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga mampu berpikir strategis, menguasai teknologi dan memahami dinamika geopolitik,” ujarnya.
Ginting juga mengapresiasi penekanan Presiden agar TNI dan Polri tidak mengedepankan ego sektoral. Menurut dia, kompleksitas ancaman keamanan saat ini memang membutuhkan koordinasi lintas institusi yang semakin kuat.
Tetap dalam koridor
Terorisme, kejahatan siber, perdagangan manusia, narkotika, konflik sosial, bencana, ancaman terhadap objek vital hingga perang hibrida membutuhkan sinergi antara berbagai lembaga negara.
Namun, Ginting mengingatkan bahwa penguatan sinergi harus tetap berada dalam koridor pembagian kewenangan yang jelas.
“TNI mempunyai mandat utama dalam pertahanan negara, sedangkan Polri mempunyai mandat utama dalam keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. Karena itu, sinergi harus dibangun melalui koordinasi, bukan tumpang tindih kewenangan,” jelasnya.
Ia menegaskan, TNI tidak boleh menjadi polisi dan Polri tidak boleh berubah menjadi militer. Pembagian fungsi tersebut merupakan bagian penting dari desain negara demokratis pascareformasi.
Soliditas kepada konstitusi dan hukum
Menurut Ginting, pesan Presiden Prabowo mengenai soliditas TNI-Polri juga harus dimaknai sebagai soliditas dalam menjalankan konstitusi, hukum dan kepentingan bangsa, bukan loyalitas personal kepada penguasa.
“Presiden memang membutuhkan TNI dan Polri yang solid. Tetapi soliditas itu harus berarti solid dalam menjalankan konstitusi dan hukum, bukan solid dalam kepentingan politik praktis,” katanya.
Ginting menilai pertemuan Presiden dengan para jenderal, laksamana dan marsekal tersebut merupakan bentuk konsolidasi vertikal yang penting menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Presiden tidak hanya berkomunikasi dengan Panglima TNI dan Kapolri, tetapi menyampaikan arahan langsung kepada lapisan elite tertinggi kedua institusi tersebut, termasuk sejumlah purnawirawan TNI dan Polri.
“Dari perspektif politik dan pertahanan keamanan, pertemuan ini dapat dibaca sebagai konsolidasi vertikal Presiden dengan elite pertahanan dan keamanan. Hampir dua tahun pemerintahan berjalan, tentu diperlukan penyamaan persepsi mengenai arah kebijakan nasional,” ujarnya.
Stabilitas nasional
Ia menilai langkah tersebut sekaligus menunjukkan perhatian Presiden terhadap stabilitas nasional, profesionalisme institusi serta kesiapsiagaan menghadapi perubahan lingkungan strategis.
Meski demikian, Ginting menekankan bahwa profesionalisme TNI dan Polri tidak cukup hanya dimaknai sebagai disiplin dan loyalitas. Profesionalisme juga harus mencakup meritokrasi, kompetensi, netralitas politik, akuntabilitas, transparansi dan kepatuhan terhadap hukum.
Karena itu, ia menyebut taklimat Presiden kepada sekitar 800 Pati TNI-Polri sebagai konsolidasi strategis yang perlu diarahkan pada penguatan institusi negara.
“Ini merupakan konsolidasi strategis. Namun konsolidasi yang sehat dalam demokrasi bukan konsolidasi kekuasaan. Konsolidasi harus diarahkan pada profesionalisme, kesiapan pertahanan dan keamanan, supremasi hukum serta loyalitas kepada konstitusi,” tegas Ginting.
Kepentingan bangsa
Ginting mengingatkan bahwa TNI dan Polri merupakan institusi negara yang harus berdiri untuk kepentingan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia.
“TNI dan Polri bukan milik pemerintah yang sedang berkuasa. Keduanya adalah institusi negara yang bekerja untuk kepentingan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (*/A-01)
