KETUA Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyatakan bahwa mereka selalu taat pada dasar falsafah negara, hukum, serta ketentuan yang berlaku.
Oleh karena itu, Muhammadiyah menghormati setiap keputusan dari pengadilan, Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan semua pihak semestinya turut menghormati keputusan tersebut.
Pernyataan ini disampaikan oleh Haedar Nashir saat acara peresmian gedung baru SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman Sidoarjo (SD Mumtaz) pada Sabtu, 10 Oktober 2026.
”Bagi yang tidak puas, ya silakan tempuh proses hukum yang masih terbuka,” ujar Haedar.
Berkaitan dengan politik
Kendati demikian, ia juga mengingatkan bagi pihak yang merasa puas agar tidak kemudian merasa menang sendiri karena masalah hukum kerap kali kompleks, pelik, dan sering kali berkaitan dengan politik.
Menurut Haedar, sikap tenang dan moderat sangat diperlukan dalam menghadapi persoalan semacam ini agar energi bangsa tidak habis di situ. Ia lantas mengajak seluruh elite bangsa serta warga negara untuk melakukan introspeksi diri secara menyeluruh.
”Mana yang salah, mana yang kurang, mana yang lemah, dan kenapa kita menjadi sering seperti ini, sampai segala sesuatu masuk ke ranah hukum, ke Mahkamah Konstitusi,” ungkapnya.
Ia berharap kejadian serupa tidak lagi berulang di kemudian hari, di mana urusan di kemudian hari menjadi urusan berat yang justru menguras tenaga bangsa padahal masih banyak persoalan lain yang harus dihadapi.
Jaga karakter bangsa
Menanggapi pertanyaan terkait masalah karakter, Haedar menegaskan bahwa karakter bangsa harus terus dijaga dalam kejujuran. Kesuksesan harus diraih dengan kejujuran, bukan dengan menabrak atau membenarkan segala cara demi mencapai tujuan.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya perbaikan sistem hukum dan politik secara berkelanjutan agar tegak adil untuk semua orang dan tidak diperuntukkan hanya untuk segelintir golongan. (OTW/M-01)
