PEMERINTAH memastikan percepatan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tetap berjalan meski memasuki masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Pratikno dalam konferensi pers perkembangan harian penanganan bencana, Kamis (25/12).
“Saya bersama Kepala BNPB, jajaran kementerian, dan pemerintah daerah memastikan langkah tanggap darurat serta pemulihan tetap berjalan. Tidak ada libur, semua terus bekerja demi menolong masyarakat terdampak bencana,” ujar Pratikno yang mengikuti konferensi pers secara daring dari Aceh.
Pratikno mengungkapkan, hingga saat ini sebanyak 13 kabupaten/kota telah menetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan. Rinciannya, empat kabupaten/kota di Aceh, lima di Sumatra Utara, dan empat di Sumatra Barat.
Meski demikian, terdapat 11 kabupaten di Aceh yang memperpanjang status tanggap darurat guna memastikan kebutuhan warga terpenuhi secara optimal sebelum memasuki fase pemulihan.
Pemulihan banjir dan percepat pembangunan huntara
Selain penanganan darurat, percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) juga terus dilakukan.
Di Aceh, pembangunan huntara telah dimulai di Kabupaten Pidie Jaya. Sementara enam kabupaten lainnya masih dalam tahap pematangan lahan dan pembukaan akses, sedangkan Aceh Timur dan Nagan Raya masih dalam proses identifikasi lahan.
“Penyiapan lahan menjadi tantangan utama. Pemerintah daerah menyiapkan lahan, sementara pembangunan dikerjakan pemerintah pusat dengan koordinasi BNPB, melibatkan TNI dan Polri,” jelas Pratikno.
Di Sumatra Utara, pembangunan huntara dan huntap berlangsung di Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Langkat. Adapun di Sumatra Barat, pembangunan huntara dilakukan di lima kabupaten, antara lain Pesisir Selatan, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Agam.
Perbaikan jalan
Pratikno juga menyampaikan, dari total 81 ruas jalan nasional yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut, sebanyak 72 ruas telah kembali berfungsi. Sementara sembilan ruas lainnya masih dalam proses penanganan.
“Percepatan perbaikan terus dilakukan agar konektivitas dan layanan logistik semakin lancar,” ujarnya.
Di sektor pendidikan, pemerintah menargetkan sekolah-sekolah terdampak dapat kembali beroperasi pada pekan pertama Januari 2026. Saat ini, sekitar 65 persen sekolah telah siap digunakan setelah dilakukan pembersihan dan revitalisasi.
“Arahan Presiden sangat jelas agar seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah bekerja tanpa henti mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk pemulihan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” tegas Pratikno.
Optimalkan OMC
Di tengah kondisi cuaca yang masih dinamis, pemerintah juga terus mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) melalui koordinasi BNPB, BMKG, dan TNI-Polri guna mengurangi intensitas curah hujan.
Pemerintah turut mengapresiasi peran seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, relawan, hingga warga, yang bergotong royong mempercepat pemulihan pascabencana di tiga provinsi tersebut. (*/S-01)
