Presiden Perlu Pertimbangkan Representasi Sipil untuk Posisi Menko Polhukam

PRESIDEN Prabowo Subianto, dalam setahun terakhir ini telah melakukan penggantian menteri setidaknya dua kali.

Penggantian pertama, Profesor Satryo Soemantri Brodjonegoro dilengserkan dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan diganti oleh Brian Yuliarto pada Februari 2025 lalu. Kemudian reshuffle kedua, Presiden mengganti lima menterinya.

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, Dr. Mada Sukmajati, mengatakan bahwa reshuffle ini dapat membantu meredakan situasi saat ini di Indonesia. Namun, menurutnya hal ini belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan jangka panjang.

“Saya rasa reshuffle kabinet ini masih belum terlalu matang dan kemungkinan akan bisa terjadi reshuffle lagi kalau terdapat perkembangan situasi,” jelasnya, Rabu (17/9).

BACA JUGA  UGM dan Polda DIY Sepakat Bentuk Pusat Studi Kepolisian

Tekan rumor

Reshuffle ini, lanjutnya dilatarbelakangi oleh oleh dua problem dasar dari situasi di waktu belakangan ini, yaitu kondisi ekonomi dan kondisi politik. Melalui pergantian dari Menteri Keuangan ini, Mada menilai ini merupakan strategi dari Presiden Prabowo untuk mengatasi akar persoalan kondisi ekonomi.

Sementara dari sisi kondisi politik, Mada memproyeksikan reshuffle ini merupakan respons cepat dari Prabowo untuk menangani beberapa rumor yang beredar di publik, seperti dinamika di partai politik, rumor tentang kebobolan intelijen negara, atau isu terkait kualitas lembaga Polri atau TNI.

Isu ini dikaitkannya dengan pergantian Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

“Jadi mungkin salah satu kriterianya adalah bahwa tidak cukup responsif jika Pak Prabowo memilih Menko Polkam yang definitif nanti dari tentara atau Polri. Ini kaitannya dengan kekhawatiran politik tentang adanya situasi darurat militer atau supremasi sipil yang kemudian dikorbankan dan seterusnya,” jelasnya.

BACA JUGA  Tingkatkan Kompetensi, UGM Latih30 Juru Sembelih Ayam

Dinamika kekuasaan

Untuk menanggapi respons soal posisi Menko Polkam tersebut, Mada menegaskan pemilihan figur posisi tersebut Presiden perlu mempertimbangkan merepresentasikan kelompok sipil dan bisa merespons isu-isu keamanan.

Tak hanya sebagai bentuk respons cepat, Mada memproyeksikan pergantian menteri ini memiliki kaitan dengan dinamika kekuasaan. “Tapi saya kira ini juga akan bertambah pada ke dinamika kekuasaan para elite,” jelasnya. (AGT/N-01)

Dimitry Ramadan

Related Posts

Presiden Prabowo Akan Bermalam Takbiran di Sumut dan Salat Ied di Aceh

PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghabiskan waktu malam takbiran di Sumatera Utara (Sumut) pada Jumat (20/3) malam, kemudian menjalani salat Idul Fitri di Aceh, Sabtu (21/3). Hal tersebut diungkapkan Sekretaris…

Pemerintah Resmi Tetapkan Idulfitri pada Sabtu

KEMENTERIAN Agama resmi menetapkan Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1447 Hijriah pada Sabtu (21/3/2026). Keputusan tersebut diambil setelah adanya hasil rukyatul hilal yang dilakukan oleh Tim Hisab Rukyat Kemenag RI.…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Presiden Prabowo Akan Bermalam Takbiran di Sumut dan Salat Ied di Aceh

  • March 20, 2026
Presiden Prabowo Akan Bermalam Takbiran di Sumut dan Salat Ied di Aceh

Warga Palestina Protes Dilarang Salat Ied di Masjid Al-Aqsa oleh Israel

  • March 20, 2026
Warga Palestina Protes Dilarang Salat Ied di Masjid Al-Aqsa oleh Israel

Pemkot Bandung Gelar Salat Ied di Plaza Balai Kota

  • March 20, 2026
Pemkot Bandung Gelar Salat Ied di Plaza Balai Kota

Ratusan Korban Lumpur Lapindo Salat Ied di Samping Tanggul Porong

  • March 20, 2026
Ratusan Korban Lumpur Lapindo Salat Ied di Samping Tanggul Porong

Selama Sepekan Jumlah Pemudik di Bandara Juanda Capai 266.910

  • March 20, 2026
Selama Sepekan Jumlah Pemudik di Bandara Juanda Capai 266.910

Wabup Sidoarjo Mimik Idayana Gelar Open House Lebaran

  • March 20, 2026
Wabup Sidoarjo Mimik Idayana Gelar Open House Lebaran