Gibran Ogah Jawab Wacana PKS Gabung Koalisi Pemerintah

GIBRAN Rakabuming Raka tidak bersedia komentar atas sikap Partai Gelora yang menolak PKS bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Itu ( tentang PKS gabung pemerintahan Prabowo-Gibran) nanti yang menjawab pak presiden terpilih saja yah,” kilah putra sulung Presiden Jokowi iti ketika ditanya wartawan seusai Rapat Paripurna LKPJ Wali Kota Solo, Selasa (29/4).

Ia juga tidak mau menjawab ketika ditanyakan sikap Partai Gelora yang menolak PKS bergabung dalam koalisi pemerintahannya bersama Presiden Prabowo yang akan diawali mulai 20 Oktober mendatang.

“ Ya coba tanyakan ke Partai Gelora (tolak PKS gabung koalisi),” ujar suami Selvi Ananda tersebut yang langsung masuk ke mobil dengan kawalan Paspampres.

BACA JUGA  KIM Resmi Ajukan Ridwan Kamil dan Suswono di Pilgub Jakarta

Seperti diberitakan sebelumnya, Waketum Gelora Fahri Hamzah, menyarankan PKS agar menpertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan bergabung dengan pemerintahan Prabowo – Gibran.

“Toh sejauh ini belum ada tawaran dari Prabowo – Gibran,” ujar eks politisi PKS itu ketika diminta tanggapan dari wartawan di Jakarta, Senin ( 29/4).

Dia mengatakan, sebenarnya Partai Gelora tidak mempermasalahkan jika PKS ingin gabung pemerintahan Prabowo. Bagi partainya yang belum mendapatkan kursi di DPR RI Senayan, keinginan PKS bukan masalah mereka.

Hanya Fahri merasa aneh jika PKS jadi bergabung ke koalisi pemerintahan baru mendatang. Sebab masalahnya adalah lebih dengan diri mereka sendiri dan gagasan-gagasan yang selama ini seolah-olah sulit dikompromikan dengan siapa pun.

BACA JUGA  Wapres Gibran Rakabuming Raka Nyoblos di Solo

Karena itu, ia menyarankan PKS mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan akan bergabung pemerintahan atau tidak. (Wid/N-01)

Dimitry Ramadan

Related Posts

Tolak Keterangan Kusnadi, Khofifah Bantah Terima Fee Ijon Hibah

GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan tegas membantah keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang menyebut adanya praktik pembagian fee hingga 30 persen dalam…

Pemerintah Diminta Sosialisasikan Penonaktifan Penerima PBI JKN Lebih Awal

KEBIJAKAN penonaktifan 11 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional melalui pendanaan yang dibayar melalui APBN yang dikenal dengan PBI atau Penerima Bantuan Iuran, telah menimbulkan kegaduhan. Banyak warga yang mengetahui keanggotaanya…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Pemilik 24 Satwa Dilindungi Ditahan di Manado

  • February 13, 2026
Pemilik 24 Satwa Dilindungi Ditahan di Manado

Desi Safitri Raih IPK 3,95, Jadi Lulusan Terbaik S1 UNY

  • February 13, 2026
Desi Safitri Raih IPK 3,95, Jadi Lulusan Terbaik S1 UNY

Prof Noorhaidi Siap Bawa UIN Sunan Kalijaga Bereputasi Global

  • February 12, 2026
Prof Noorhaidi Siap Bawa UIN Sunan Kalijaga Bereputasi Global

Sultan Minta Kepala DPMPTSP DIY Ubah Gaya Kepemimpinan

  • February 12, 2026
Sultan Minta Kepala DPMPTSP DIY Ubah Gaya Kepemimpinan

Tolak Keterangan Kusnadi, Khofifah Bantah Terima Fee Ijon Hibah

  • February 12, 2026
Tolak Keterangan Kusnadi, Khofifah Bantah Terima Fee Ijon Hibah

Jelang Ramadan, Harga Bahan Pokok di Tasikmalaya Naik

  • February 12, 2026
Jelang Ramadan, Harga Bahan Pokok di Tasikmalaya Naik