KEMENTERIAN Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta penegakan hukum, guna mencegah bencana tanah longsor yang lebih parah di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Langkah tersebut diambil menyusul terjadinya sejumlah peristiwa longsor yang melanda kawasan tersebut.
Terakhir, longsor tercatat terjadi di Kampung Pasir Kuning Babakan dan Kampung Pasir Kuda, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua serta di Kampung Sukadami, Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang, pada Sabtu (24/1). Peristiwa ini menjadi perhatian pemerintah pusat mengingat kawasan tersebut merupakan daerah dengan tingkat kerawanan longsor yang tinggi.
Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridho Sani di Kampus ITB Kamis (29/1) menegaskan bahwa kementeriannya tidak hanya berfokus pada penanganan dampak pascabencana, tetapi juga upaya pencegahan melalui pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran.
Pengawasan intensif
(Dok. BPBD Kabupaten Garut)
“Kami sedang melakukan pengawasan intensif di lokasi-lokasi yang memiliki tingkat risiko tinggi. Jika ditemukan pelanggaran, baik terkait tata ruang maupun aktivitas pembangunan yang berpotensi meningkatkan kerawanan bencana, kami akan menindak tegas sesuai peraturan yang berlaku,” ungkapnya.
Rasio menjelaskan, pendekatan serupa telah dilakukan KLH pada tahun sebelumnya di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung yang mencakup Bekasi, Bogor dan Jakarta. Selain penegakan hukum, KLH juga menggandeng kalangan akademisi untuk memperkuat dasar ilmiah dalam penanganan bencana.
Dalam upaya tersebut, KLH bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk melakukan kajian lanskap di wilayah terdampak longsor. Kajian ini dipimpin oleh Pakar Geologi Longsoran ITB, Dr. Eng. Imam Achmad Sadisun, yang bertugas menilai tingkat risiko bencana serta menyusun strategi mitigasi yang tepat dan berkelanjutan.
“Pengawasan ini juga melibatkan kementerian dan lembaga lain, terutama di wilayah yang sedang mengalami pembangunan cukup masif. Tujuannya memastikan kepatuhan terhadap rencana tata ruang serta menekan peningkatan risiko bencana yang dipicu oleh perubahan iklim,” jelasnya.
Prioritas kajian
Menurut Rasio, KLH juga telah mengidentifikasi sejumlah wilayah rawan lainnya sebagai prioritas kajian dan pengawasan, di antaranya DAS Citarum dan DAS Ciliwung di Jawa Barat, serta beberapa lokasi di Jawa Tengah dan Bali.
“Berdasarkan hasil asesmen lingkungan, KLH akan menyiapkan rekomendasi yang mencakup penyesuaian tata ruang, langkah-langkah pencegahan bencana, pengawasan berkelanjutan, hingga penindakan terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan,” tuturnya.
Rasio berharap, melalui langkah terpadu tersebut, risiko bencana tanah longsor dapat diminimalkan, sementara aktivitas pembangunan tetap dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa mengabaikan aspek keselamatan masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana.
“Langkah terpadu tersebut, risiko bencana tanah longsor dapat diminimalkan, sementara aktivitas pembangunan tetap dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” sambungnya.
Kondisi geologi dan lingkungan
Sementara itu, Pakar Geologi Longsoran ITB, Imam Achmad Sadisun, menjelaskan bahwa longsor memiliki berbagai jenis dan dapat terjadi di mana saja, tergantung kondisi geologi dan lingkungan. Longsor itu banyak jenisnya. Yang terjadi di Cisarua merupakan longsor jenis aliran atau aliran lumpur.
“Longsor jenis aliran biasanya berasal dari material di wilayah yang lebih tinggi dan bergerak cepat ke bawah saat dipicu hujan lebat. Yang terdampak biasanya kaget karena berada di jalur aliran material. Aliran ini bisa membawa lumpur, batu, hingga pohon ke wilayah permukiman,” tandasnya. (Zahra/N-01)
