KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) menyatakan kesiapan menyalurkan bantuan sosial kebencanaan maupun bantuan sosial reguler bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatra. Penyaluran bantuan tersebut akan berbasis satu data yang telah tervalidasi guna mempercepat proses rehabilitasi sosial dan pemulihan ekonomi warga.
Hal itu disampaikan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra yang digelar DPR RI di Hotel Daka, Banda Aceh, Sabtu (10/1).
“Yang paling krusial dalam penyaluran bantuan sosial kebencanaan adalah data dan mekanisme penyalurannya. Untuk bansos bencana, kita menggunakan satu data sebagai rujukan awal,” ujar Gus Ipul.
Ia menjelaskan, data awal disiapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kemudian ditetapkan oleh pemerintah daerah dan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Ketua Satgas. Setelah proses tersebut rampung, Kementerian Sosial langsung menyalurkan bantuan berdasarkan data final.
“Penyalurannya dapat dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau PT Pos Indonesia, menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing,” katanya.
Gus Ipul menambahkan, Kemensos telah menyiapkan dukungan pembiayaan untuk berbagai kebutuhan pascabencana, mulai dari santunan bagi korban meninggal dunia dan luka berat, jaminan hidup, pengisian hunian sementara dan hunian tetap, hingga program pemberdayaan ekonomi keluarga terdampak.
“Dari simulasi yang kami lakukan, kebutuhan total mencapai sekitar Rp2 triliun. Saat ini lebih dari Rp600 miliar sudah siap disalurkan,” ungkapnya.
Dukungan logistik dapur umum
Selain bantuan tunai, Kemensos juga terus menyalurkan dukungan logistik serta mengoperasikan dapur umum di wilayah terdampak. Hingga kini, santunan telah diberikan kepada lebih dari 140 ahli waris korban meninggal dunia. Sementara itu, penyaluran santunan bagi korban luka berat masih menunggu penetapan resmi dari kepala daerah.
Dalam rapat yang sama, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra menegaskan bahwa bantuan sosial harus dimanfaatkan sebagai instrumen percepatan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
Ia mendorong agar warga terdampak bencana segera diakomodasi dalam program bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.
“Pemberian bantuan ini bertujuan menggerakkan perekonomian masyarakat, sehingga terjadi perputaran ekonomi di tingkat warga,” ujarnya.
Rapat Satgas yang dibuka Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tersebut juga mendengarkan laporan Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, T.A. Khalid, selaku Koordinator Posko Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra DPR RI.
Bansos Kebencanaan Sumatra gunakan satu data
T.A. Khalid menyampaikan, koordinasi intensif di lapangan telah menghasilkan sejumlah prioritas penanganan pascabencana. Di antaranya normalisasi sungai untuk mencegah banjir susulan, pembukaan akses jalan dan jembatan ke wilayah terisolasi, penyediaan hunian sementara, serta pembersihan lingkungan dan rumah warga dengan kategori kerusakan ringan.
“Banyak persoalan teknis di lapangan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cepat apabila komunikasi terbangun dengan baik. Melalui koordinasi lintas kementerian, banyak hal bisa kita selesaikan,” ujarnya.
Terkait bantuan sosial reguler, Gus Ipul menambahkan bahwa penyaluran PKH dan bantuan lainnya mengacu pada data hasil pemutakhiran Badan Pusat Statistik (BPS) dan akan segera dilakukan setelah data tersebut tersedia serta terverifikasi.
Kementerian Sosial memastikan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, DPR RI, BNPB, serta pemerintah daerah agar penyaluran bantuan sosial pascabencana di Aceh berjalan tepat sasaran dan mampu mendukung pemulihan kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat terdampak. (*/S-01)
