PEMERINTAH menargetkan hingga akhir 2025 sebanyak 165 Sekolah Rakyat beroperasi di seluruh Indonesia. Program ini ditujukan untuk menekan angka anak putus sekolah yang saat ini masih mencapai sekitar empat juta jiwa.
Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat berdialog dengan calon siswa Sekolah Rakyat di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (22/9) petang.
“Hingga September ini sudah ada 100 Sekolah Rakyat, dan akan bertambah 65 titik lagi. Totalnya menjadi 165 sekolah dengan daya tampung 16 ribu siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA,” ujar Saifullah.
Mensos menekankan Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah umum karena diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. “Ada tiga kunci Sekolah Rakyat, yaitu memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, serta memungkinkan yang tidak mungkin,” katanya.
Program unggulan pemerintah pusat ini merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto. Sekolah Rakyat berbasis asrama dan gratis, dengan seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara. Selain pendidikan formal, siswa juga dibekali keterampilan hidup untuk memutus rantai kemiskinan.
Menurut Saifullah, program ini dijalankan Kementerian Sosial bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta didukung standar pendidikan nasional. Para siswa dan keluarganya juga akan menerima fasilitas tambahan, mulai dari BPJS Kesehatan, bantuan sosial, hingga akses ke Koperasi Desa Merah Putih.
“Harapannya, keluarga miskin bisa naik kelas menjadi sejahtera dan pada akhirnya siap menolak bansos,” tegas Saifullah.
Dialog di Balai Latihan Kerja Banjarbaru tersebut berlangsung haru, ketika sejumlah calon siswa dan orang tua mengaku terbantu dengan program yang dianggap berpihak kepada masyarakat miskin.
Selain berdialog dengan calon siswa, kunjungan Mensos ke Kalimantan Selatan juga diisi dengan kegiatan bersama pilar sosial, serta retret wali asuh dan wali asrama Sekolah Rakyat di BBPPKS Banjarbaru, Selasa (23/9). (DS/S-01)
