MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan program bantuan sosial (bansos) tidak akan dikurangi, melainkan diperkuat dan ditambah bagi penerima yang benar-benar berhak. Hal itu disampaikan usai melaporkan Program Prioritas Presiden bersama Menteri Keuangan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jumat (19/9/2025).
“Kami akan koordinasi dengan Kementerian Keuangan sesuai arahan Presiden untuk memperkuat program-program penyaluran bansos, seperti permakanan bagi lansia terlantar di atas 75 tahun,” kata Saifullah.
Selain itu, Kemensos juga menyiapkan program permakanan dua kali sehari untuk 35 ribu penyandang disabilitas, serta memperkuat program pemberdayaan agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa mandiri.
“Bansos itu sifatnya sementara, pemberdayaan itu selamanya. Presiden mengarahkan agar pemberdayaan ini diperkuat sehingga setiap tahun ada graduasi KPM yang naik kelas,” ujarnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Kemensos akan menghitung kembali kebutuhan anggaran bersama Kemenkeu dan Bappenas. Saifullah menambahkan, pihaknya sudah melakukan ground check terhadap 12 juta KPM, dan menemukan 1,9 juta penerima tidak memenuhi syarat.
“Bersama PPATK kami juga menemukan lebih dari 600 ribu penerima bansos yang terindikasi bermain judi online. Bahkan ada penerima yang mengaku sebagai anggota DPR/DPRD, TNI, Polri, dokter, hingga pegawai BUMN,” ungkapnya.
Menurut Saifullah, bansos bagi penerima yang terbukti tidak memenuhi syarat akan dialihkan kepada masyarakat yang lebih berhak. Mereka yang memang membutuhkan tetapi sempat terhenti penerimaannya akan diberi kesempatan untuk reaktivasi melalui desa, kelurahan, atau aplikasi Kemensos yang terhubung dengan dinas sosial setempat.
“Yang masuk desil 1–2 tentu masih bisa memperoleh bansos kembali setelah reaktivasi. Tapi profesi-profesi yang jelas tidak berhak, seperti pejabat atau aparat, sudah pasti tidak akan menerima lagi,” tegasnya. (*/S-01)
