MENTERI Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan didampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Nasional 2025 di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau Selasa (29/4).
Menkopolkam Budi Gunawan menyampaikan pesan Presiden RI Prabowo Subianto yang mengapresiasi kesiapan TNI/Polri, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait.
Presiden, kata dia menegaskan, penanganan Karhutla bukan hanya tentang perlindungan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat dan reputasi Indonesia di dunia Internasional.
“Pemerintah tidak hanya menegaskan tekad dalam penanganan Karhutla, tetapi juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu mengatasi masalah ini dengan langkah nyata,” kata Budi.
Perkuat koordinasi
Ia mengungkapkan, untuk memperkuat koordinasi, pemerintah pusat telah membentuk desk khusus penanganan Karhutla yang melibatkan Kemenko Polhukam, BNPB, KLHK, TNI, Polri, serta pemerintah daerah.
“Dengan satu komando, kita targetkan penurunan titik panas hingga zero Karhutla di daerah rawan,” tegasnya.
Ia mengingatkan, BMKG memprediksi musim kemarau 2025 akan berlangsung bertahap dari April hingga September. Saat ini, sejumlah titik panas atau hotspot telah terdeteksi di Aceh, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Khusus Riau, status darurat Karhutla telah ditetapkan setelah 81 hektare lahan terbakar dan 144 titik api terpantau.
“Kami telah menyiapkan strategi mitigasi dini, termasuk modifikasi cuaca yang akan dimulai 1 Mei 2025 di Riau, water bombing, serta penguatan teknologi pemantauan,” jelasnya.
Bantuan darurat
Ia menambahkan, sejauh ini Pemerintah Pusat juga menyerahkan bantuan darurat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk penanganan lapangan.
Menkopolkam juga menekankan pentingnya peran media dalam sosialisasi bahaya Karhutla serta mengajak seluruh elemen masyarakat, swasta, dan instansi terkait bergerak bersama. Menurutnya, semangat gotong royong harus digiatkan untuk mencegah bencana Karhutla lebih luas.
“Terkait dengan pembakaran hutan dan lahan oleh oknum-oknum perusahaan, dan lain sebagainya pemerintah tegas dalam hal ini, setiap melakukan pelanggaran ini akan di proses secara hukum. Saya sudah koordinasi dengan Kapolri, Jaksa Agung, tadi dengan Kapolda juga nanti dengan Gubernur, termasuk dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, bahwa penegakan hukum tetap menjadi prioritas. Termasuk mencabut izin perusahaan jika diperlukan, kalau terbukti melakukan pembakaran hutan,” tegasnya.
Adapun mengenai Karhutla yang sering terjadi di wilayah Riau, terutama pada wilayah operasiperusahaan perkebunan dan kehutanan di Riau, mantan Kepala BIN itu menegaskan kepada perusahaan untuk sama-sama ikut membantu. (Rud/N-01)
