BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merekomendasikan pembentukan 6 kluster dalam penanggulangan bencana.Kluster logistik merupakan salah satunya.
Kluster ini berdasarkan surat keputusan Kepala BNPB Nomor 308 Tahun 2024. Kluster tersebut dikoordinasikan oleh Kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan BNPB.
Kluster tersebut menjadi salah satu solusi untuk pemenuhan sumber daya pada fase tanggap darurat. Kluster ini menjadi solusi di tengah efisiensi anggaran dan pemenuhan barang bantuan penanggulangan bencana.
Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB Nadhirah Sera Nur menggarisbawahi keterbatasan anggaran dan koordinasi antar lembaga menjadi tantangan dalam manajemen logistik bencana.
Hal itu disampaikan saat rakornas Penanggulangan Bencana 2025 yang diselenggarakan secara luring dan daring, Rabu (19/3). Menurut Nadhirah pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan beberapa sumber.
Penanganan darurat
Antara lain alokasi anggaran pemerintah, hibah atau bantuan lembaga donor, kemitraan dan mobilisasi masyarakat lokal. Tantangan ini dapat dijembatani dengan adanya kluster untuk logistik ini.
Menurutnya kluster tersebut bermanfaat untuk mengisi kesenjangan yang dibutuhkan dalam penanganan darurat. Khususnya peralatan dan barang bantuan berupa pangan atau non-pangan untuk masyarakat terdampak bencana.
“Kami mengharapkan daerah dapat membentuk kluster logistik dan membangun kemitraan sektor swasta dan semua stakeholder,” ujar Nadhirah.
Di samping itu, tujuan pembentukan kluster ini untuk mengantisipasi duplikasi pemberian bantuan. Dengan adanya kluster ini sejalan dengan Asta Cita, Butir 3, terkait dengan penanggulangan bencana.
Kepala Subdirektorat Kemitraan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Erry Prawisuda menambahkan kluster ini untuk menata koordinasi dan sinergi antar lembaga sekaligus mempercepat penanggulangan dan penanganan bencana.
Para pihak dalam kluster akan saling berkoordinasi dan berbagi informasi mengenai sumber daya yang dimiliki. Erry berpesan, hal tersebut perlu dilakukan pada fase prabencana .
Apabila terjadi situasi krisis atau bencana, para pihak mudah berkolaborasi dan memobilisasi sumber dayanya. “Langkah ini tentu dikoordinasikan dengan posko sebagai komando penanganan darurat,” ujar Erry.
Kluster logistik diterapkan di banjir Bekasi
Praktik baik kluster logistik dibagikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat dan BPBD Kabupaten Bekasi.
Perwakilan BPBD Provinsi Jawa Barat Usep Supdana menceritakan adanya kluster tersebut ini sangat membantu saat penanganan darurat.
Usep mengatakan ketika 39 kecamatan di Kabupaten Sukabumi terdampak banjir dan longsor, bantuan darurat untuk warga dapat terpenuhi. Demikian juga saat banjir yang menerjang 18 kecamatan wilayah Cianjur.
Hal senada disampaikan perwakilan BPBD Kabupaten Bekasi yang wilayahnya terdampak banjir besar awal Maret 2025. Pengalaman dengan adanya kemitraan multipihak sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan korban bencana.
BNPB mengharapkan pemerintah daerah dapat membentuk kluster logistik sehingga ini sangat membantu dalam respons darurat. Saat ini sebanyak 12 kluster logistik d tingkat provinsi dan 3 kluster kabupaten telah terbentuk. (*/S-01)
