PROGRAM unggulan yang ditawarkan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka pada kampanyenya lalu, makan dan minum susu gratis, sejatinya menjadi kesempatan bagi peternak lokal menuju kemandirian susu nasional.
Karena itu, Guru Besar Fakultas Peternakan UGM, Prof. Widodo Hadisaputro, PhD mengimbau pemerintah menghindari ketergantungan impor susu. Hal itu agar tidak menjadi ajang aji mumpung bagi pihak yang ingin meraup keuntungan.
Memang diakuinya itu tidak mudah. Sebab berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) 2021, kebutuhan susu nasional sebesar 4,38 juta ton. Produksi susu segar dalam negeri (SSDN) hanya mampu memenuhi 997,3 ribu ton atau 22% yang dihasilkan dari 584.582 ekor sapi perah.
“Sisanya sebesar 78% impor dari luar negeri. Artinya, belum tercipta kemandirian produksi susu di Indonesia,” katanya.Prof. Widodo Hadisaputro, Rabu (16/10).
Namun menurut dia, guna menghindari ketergantungan impor susu, perlunya strategi tertentu, termasuk menggerakkan sektor peternakan sapi atau kambing perah.
Penguatan teknologi
Kemandirian susu nasional hanya bisa dipenuhi dengan penambahan populasi sapi perah di Indonesia yang diiringi dengan peningkatan produktivitas. Selain itu, perlu ada penguatan teknologi budidaya ternak perah yang lebih efisien dan efektif ditambah dengan sumber daya lahan untuk penyediaan pakan dan SDM yang mendukung.
“Untuk itu perlu manajemen budidaya pengelolaan ternak yang baik serta pemilihan dan penyediaan bibit indukan dengan kualitas genetik adaptif dengan iklim tropis basah di low land areas,” paparnya.
Soal rencana pemerintah melakukan impor sapi perah dari Australia, Selandia Baru, Brasil, atau Eropa, kata dia harus berhati-hati untuk menghindari penyakit.
“Salah satu yang perlu dicermati adalah karantina. Jangan sampai ternak datang membawa penyakit bawaan yang dapat menyebar ke ternak lokal seperti kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK),” katanya.
Tidak hanya dari segi birokrasi importasi saja, negara dan pelaku usaha juga perlu memikirkan lokasi kandang, kesediaan hijauan yang baik sebagai pakan ternak, serta kesediaan lahan untuk hijauan.
”Program kemandirian susu jangan hanya menguntungkan industri besar peternakan sapi perah, tetapi juga ditujukan untuk pengembangan peternakan sapi perah rakyat, baik melalui koperasi atau kelompok peternak,” tegas Widodo.
Perlu kerja sama
Di samping itu, diperlukan skema yang berlandaskan pada kerja sama antara korporasi besar dengan inti rakyat. Menurutnya, akan lebih baik bila rakyat dapat ikut mengembangkan sapi yang disediakan melalui korporasi besar misalnya.
“Jika memungkinkan juga untuk masyarakat peternak, koperasi dan peternakan rakyat yang sudah eksis dengan skema yang memungkingkan mereka bisa memiliki, ini akan lebih riil,” tandasnya.
Melalui skema tersebut, Widodo berharap akan membuka lapangan kerja, produksi susu meningkatkan, kesejahteraan peternak naik serta mewujudkan transformasi industri.
“Landscape impor sapi seperti ini jauh lebih baik agar tidak sampai mematikan produsen susu dalam negeri karena harganya mayoritas sedikit lebih mahal daripada impor, walaupun secara praktis-ekonomis memang lebih cepat impor susu,” terangnya.
Widodo berharap sektor peternak rakyat dan koperasi akan lebih berdaya melalui mapping lokasi dengan kondisi agroekologis yang mendukung, khususnya di luar Jawa mengingat sebagian wilayah pulau Jawa sudah terjangkit endemik PMK.
Pengembangan bibit sapi perah tropis juga dapat dilakukan sebagai alternatif budidaya sapi yang lebih adaptif dengan kondisi suhu dan lingkungan kita. Selain sapi, kambing perah juga bisa dikembangkan. Dirinya juga menekankan inovasi dan hilirisasi produk susu.
“Smart Dairy Farming juga disarankan dilakukan oleh korporasi karena suhu dan kelembaban kandang bisa dikontrol dengan memanfaatkan teknologi sensor sehingga sapi tidak stres dan produktivitasnya meningkat,” ujarnya.
Masih rendah
Secara pribadi, Widodo memuji program makan dan minum susu gratis itu sebagai usaha untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak Indonesia. Apalagi tingkat konsumsi susu masyarakat Indonesia hanya sebesar 16,3 kilogram/kapita/tahun (BPS, 2020).
Jumlah itu jauh di bawah negara ASEAN lainnya seperti Filipina, Thailand, Vietnam, dan Malaysia yang bahkan jumlahnya mencapai 65 kilogram/kapita/tahun. Melalui konsumsi susu, harapannya stunting dapat dicegah dan pada saat yang sama meningkatkan kualitas nutrisi pangan berbasis protein hewani. (AGT/N-01)
