Wapres Minta KDEKS DIY Pacu Ekonomi Syariah

  • Ekonomi
  • August 7, 2024
  • 0 Comments

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin mengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDAKS) Daerah Istimewa Yogyakarta di Pakuwon Mal, Depok, Sleman, Rabu (7/8/2024).

Dalam pesannya, Wakil Presiden meminta agar KDEKS DIY ikut memacu inovasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang berbasis digital.

Menurut Wapres, selama ini Yogyakarta menduduki peringkat kedua pada Indeks Teknologi dan Komunikasi Indonesia. Infrastruktur digital yang sudah baik.

“Ini harus dimanfaatkan untuk mendukung implementasi modul UMKM industri halal berbasis digital,” kata Wapres Ma’ruf Amin.

Lebih lanjut Wakil Presiden mengungkapkan, digitalisasi keuangan dan dana sosial syariah, seperti digitalisasi pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan aplikasi ziswaf akan memperluas akses dan layanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA  Disbud Sleman Gelar Festival Upacara Adat 2024 untuk Eduksi Anak Muda

Ma’ruf meyakini keberadaan KDEKS di DIY bakal berkontribusi sebagai akselerator untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan keuangan syariah demi mewujudkan provinsi itu sebagai pusat pendidikan, kebudayaan, ekonomi kreatif dan pariwisata di Asia Tenggara.

Wapres berharap edukasi dan literasi ekonomi dan keuangan syariah dapat digencarkan secara lebih luas termasuk melalui Grebeg UMKM DIY tahun 2024 yang dalam kesempatan itu diresmikan.

Tidak hanya untuk umat Islam

Pada kesempatan itu Wakil Presiden menambahkan ekonomi dan keuangan syariah bersifat inklusif sehingga tidak hanya bisa diterapkan untuk umat Islam saja. Ia menegaskan, ekonomi dan keuangan syariah dapat dimanfaatkan oleh semua umat sebagai sistem yang rahmatan lil alamin.

BACA JUGA  Tersangka Korupsi PT Taru Martani Rugikan Negara Rp18,7 Miliar

Sementara bagi umat Islam, merupakan bagian dari hal yang wajib dilaksanakan. “Karena syariah tidak hanya menyangkut akidah, ibadah, tapi juga muamalah,” tegasnya.

Untuk mengawal program itu, di tingkat pusat telah dibentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan di tingkat daerah dibentuk pula Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hingga saat ini KDEKS sudah dibentuk di 31 provinsi termasuk di DIY.

Menurut dia, ekonomi dan keuangan syariah di DIY telah berkembang pesat dan terinternalisasi dalam kegoatan ekonomi dan kegiatan masyarakat. Karena itu, ujarya, DIY kemudian mendapat lima kategori penghargaan Adinata Syariah 2024 saat awal pembentukan KDEKS.

BACA JUGA  Presiden Resmikan Gedung Yankes RS Sardjito

“Saya sangat mengapresiasi komitmen dan dukungan penuh pemerintah daerah bersama Bank Indonesia serta lembaga lainnya dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Yogyakarta,” kata Wapres Ma’ruf Amin. (AGT/N-01)

Dimitry Ramadan

Related Posts

Asosiasi Tolak Usulan Pemerintah Hapus Dua Ayat Pasal 110 RUU Pelayaran

DALAM rangka Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Jumat (20/9) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang…

Konsumsi BBM Naik Selama Libur Panjang Akhir Pekan

PASCA libur panjang Maulid Nabi 2024, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) mencatat rata-rata kenaikan konsumsi BBM jenis Dexlite di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Bandung Jadi Inspirasi Kemenkopolhukam Terapkan Smart City

  • September 20, 2024
Bandung Jadi Inspirasi Kemenkopolhukam Terapkan Smart City

Polda Jawa Barat Terus Rilis Data Terkini Dampak Gempa Bumi

  • September 20, 2024
Polda Jawa Barat Terus Rilis Data Terkini Dampak Gempa Bumi

Park Bo Gum Tampil Berotot Jadi Petinju di Drama Good Boy

  • September 20, 2024
Park Bo Gum Tampil Berotot Jadi Petinju di Drama Good Boy

Pemkab Sleman Bina KWT untuk Sejahterakan Keluarga Petani

  • September 20, 2024
Pemkab Sleman Bina KWT untuk Sejahterakan Keluarga Petani

Malam Kelam Barca di Monaco

  • September 20, 2024
Malam Kelam Barca di Monaco

Asosiasi Tolak Usulan Pemerintah Hapus Dua Ayat Pasal 110 RUU Pelayaran

  • September 20, 2024
Asosiasi Tolak Usulan Pemerintah Hapus Dua Ayat Pasal 110 RUU Pelayaran