Wapres Minta KDEKS DIY Pacu Ekonomi Syariah

  • Ekonomi
  • August 7, 2024
  • 0 Comments

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin mengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDAKS) Daerah Istimewa Yogyakarta di Pakuwon Mal, Depok, Sleman, Rabu (7/8/2024).

Dalam pesannya, Wakil Presiden meminta agar KDEKS DIY ikut memacu inovasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang berbasis digital.

Menurut Wapres, selama ini Yogyakarta menduduki peringkat kedua pada Indeks Teknologi dan Komunikasi Indonesia. Infrastruktur digital yang sudah baik.

“Ini harus dimanfaatkan untuk mendukung implementasi modul UMKM industri halal berbasis digital,” kata Wapres Ma’ruf Amin.

Lebih lanjut Wakil Presiden mengungkapkan, digitalisasi keuangan dan dana sosial syariah, seperti digitalisasi pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan aplikasi ziswaf akan memperluas akses dan layanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA  DIY Diterjang Angin Kencang, Sejumlah Pohon Tumbang

Ma’ruf meyakini keberadaan KDEKS di DIY bakal berkontribusi sebagai akselerator untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan keuangan syariah demi mewujudkan provinsi itu sebagai pusat pendidikan, kebudayaan, ekonomi kreatif dan pariwisata di Asia Tenggara.

Wapres berharap edukasi dan literasi ekonomi dan keuangan syariah dapat digencarkan secara lebih luas termasuk melalui Grebeg UMKM DIY tahun 2024 yang dalam kesempatan itu diresmikan.

Tidak hanya untuk umat Islam

Pada kesempatan itu Wakil Presiden menambahkan ekonomi dan keuangan syariah bersifat inklusif sehingga tidak hanya bisa diterapkan untuk umat Islam saja. Ia menegaskan, ekonomi dan keuangan syariah dapat dimanfaatkan oleh semua umat sebagai sistem yang rahmatan lil alamin.

BACA JUGA  BMKG Imbau Masyarakat Waspadai Gelombang Tinggi di Perairan Selatan Yogya

Sementara bagi umat Islam, merupakan bagian dari hal yang wajib dilaksanakan. “Karena syariah tidak hanya menyangkut akidah, ibadah, tapi juga muamalah,” tegasnya.

Untuk mengawal program itu, di tingkat pusat telah dibentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan di tingkat daerah dibentuk pula Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hingga saat ini KDEKS sudah dibentuk di 31 provinsi termasuk di DIY.

Menurut dia, ekonomi dan keuangan syariah di DIY telah berkembang pesat dan terinternalisasi dalam kegoatan ekonomi dan kegiatan masyarakat. Karena itu, ujarya, DIY kemudian mendapat lima kategori penghargaan Adinata Syariah 2024 saat awal pembentukan KDEKS.

BACA JUGA  Mobil Patroli Polisi Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas

“Saya sangat mengapresiasi komitmen dan dukungan penuh pemerintah daerah bersama Bank Indonesia serta lembaga lainnya dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Yogyakarta,” kata Wapres Ma’ruf Amin. (AGT/N-01)

Dimitry Ramadan

Related Posts

Pertamina Jaga Pasokan BBM dan LPG Sampai Arus Balik

MESKI terjadi peningkatan konsumsi energi seiring tingginya mobilitas masyarakat pada arus mudik dan arus balik Lebaran, PT Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengah berhasil memenuhinya. Area Manager Communication, Relations, &…

Kalog Berkomitmen Perkuat Distribusi Energi Nasional

UNTUK mendukung ketahanan serta optimalisasi distribusi energi nasional, Kalog meresmikan Container Yard (CY) 2 Merapi. Fasilitas yang mulai beroperasi sejak 3 Maret lalu itu menjadi bagian dari pengembangan layanan Kalog…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Pakar UGM Desak Pemda Buka Ruang Dialog Soal Nasib PPPK

  • March 30, 2026
Pakar UGM Desak Pemda Buka Ruang Dialog Soal Nasib PPPK

Menkes Gandeng China Cegah Tuberkulosis

  • March 29, 2026
Menkes Gandeng China Cegah Tuberkulosis

Polda DIY Raih Peringkat I Nasional dalam Rekayasa Lalu Lintas

  • March 29, 2026
Polda DIY Raih Peringkat I Nasional dalam Rekayasa Lalu Lintas

Pertamina Jaga Pasokan BBM dan LPG Sampai Arus Balik

  • March 29, 2026
Pertamina Jaga Pasokan BBM dan LPG Sampai Arus Balik

Pemkot Bandung Ikut Pemerintah Pusat Soal Kebijakan WFH

  • March 29, 2026
Pemkot Bandung Ikut  Pemerintah Pusat Soal Kebijakan WFH

Kalog Berkomitmen Perkuat Distribusi Energi Nasional

  • March 29, 2026
Kalog Berkomitmen Perkuat Distribusi Energi Nasional