USAHA Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Tengah semakin menggeliat sejak diperkenalkannya aplikasi katalog elektronik Belanja Langsung Toko Online (e-Blangkon). Terbukti sejak diperkenalkan e-Blangkon, nilai transaksi barang dan jasa hingga I/2024 mencapai Rp263,9 miliar.
“Memunculkan semangat baru, ketoka aplikasi e-Blangkon semakin dikenal para pelaku UMKM. Sebab selain untuk pengadaan barang dan jasa, juga mendorong mereka meningkatkan inklusi keuangan,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno dalam Rakor Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dan Business Matching di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, Selasa (6/8/2024).
Menurut dia, pelaku UMKM di Jawa Tengah diyakini akan semakin tertarik dan bergabung dalam e-Blangkon. Apalagi potensi belanja daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota cukup besar, sehingga usaha sektor UMKM di Jateng akan terus meningkat.
Ada 502.693 produk
Pada saat sama, Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jateng, Yasip Khasani menyebutkan ada sebanyak 502.693 produk yang tayang di e-Blangkon. Penyedia paling banyak adalah kategori produk alat perlengkapan kantor dan jasa katering.
Saat ini capaian realisasi komitmen produk dalam negeri (PDN) hingga awal Agustus 2024 tercatat sekitar 37%. Sedangkan realisasi komitmen usaha mikro kecil dan koperasi (UMKK) mencapai sekitar 44% atau melebihi target nasional sebesar 40%.
“Berbagai inovasi telah dilakukan Pemprov Jateng. Salah satunya menjadi pelopor untuk konsolidasi menyatukan beberapa paket pekerjaan yang sama, sehingga akan mendapatkan harga yang lebih efisien,” ungkap Yasip.
Versi terbaru
Dalam rakor, Sekda Jateng bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi juga melaunching e-Katalog Versi 6.0.
Atas pelucuran e-Katalog versi terbaru itu, Pemprov Jateng menjadi Piloting Katalog Versi 6.0 bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, LKPP, dan Pemprov DKI Jakarta.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi ikut menegaskan e-Katalog Versi 6.0 yang memiliki beberapa keunggulan dibanding e-katalog sebelumnya.
Dengan adanya e-katalog versi 6.0, maka pejabat pengadaan bisa memilih produk, melakukan transaksi, hingga pengiriman barang dalam satu sistem.
” Keunggulan lain dari katalog verai ini adalah adanya fitur e-audit. Dengan begitu, para Inspektur bisa melakukan supervisi supaya tidak terjadi pelanggaran,” tegas Hendrar. (WID/N-01)
