DIREKTUR Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengaku menerima semua masukan dan saran dari berbagai pihak perihal impor mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih.
Untuk itu dia menyampaikan pihaknya siap mengikuti pesan dari DPR RI untuk menunda impor itu
Pernyataan tersebut disampaikan dia untuk merespons pesan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta agar pemerintah menunda terlebih dahulu rencana impor 105.000 mobil pikap dari India.
”Dari DPR bilang apa kami ikut, pemerintah bilang apa kami ikut. Pokoknya kami taat, setia, loyal kepada negara dan rakyat,” tegas Joao dikutip antaranews.
Konfirmasi impor
Sebelumnya, kabar mengenai langkah impor oleh Agrinas diumumkan oleh perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd. (M&M), dalam laman perusahaan mereka pada 4 Februari 2026. M&M mengumumkan akan menyuplai 35.000 unit pikap Scorpio
Pada 20 Februari 2026, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota kepada media di tanah air mengonfirmasi impor 105.000 mobil dari perusahaan India tersebut.
Ratusan ribu kendaraan tersebut terdiri atas 35.000 unit mobil pikap ukuran 4×4 dari M&M, kemudian 35.000 unit pikap 4×4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.
Diprotes Menperin
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, Indonesia telah mampu memproduksi kendaraan pikap secara mandiri yang menjadi bukti kemandirian industri otomotif nasional, sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi perekonomian.
Menperin dalam pernyataan dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (19/2) menjelaskan, apabila pengadaan kendaraan pikap 4×2 sebanyak 70.000 unit dipenuhi dari produksi dalam negeri, akan memberikan dampak ekonomi sekitar Rp27 triliun.
Adapun Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan dirinya sudah berpesan kepada pemerintah agar menunda terlebih dahulu rencana impor 105.000 mobil dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menurut dia, rencana itu perlu ditunda karena Presiden Prabowo Subianto masih kunjungan kerja ke luar negeri. Menurut dia, Presiden pun akan membahas hal rinci terkait rencana tersebut. (*/N-01)
